Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel ilmu, Artikel Info, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya
link : Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya

Untuk menjelaskan kedudukan warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sanggup dilakukan melalui 3 jenis hubungan yaitu :

1) Hubungan yg bersifat emosional yaitu pembekalan yg berupa nilai-nilai, perilaku dan tingkahlaku sehingga setiap mahasiswa mempunyai rasa gembira terhadap bangsa/negaranya, rasa cinta tanah air, rela berkorban utk bangsa dan negaranya serta tumbuhnya nilai-nilai kejuangan utk mewujudkan harapan dan tujuan nasional.

2) Hubungan yg bersifat formal yaitu pembekalan konsep dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menyerupai Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Politik dan Strategi Nasional

3) Hubungan yg bersifat fungsional yaitu pembekalan yg mengarah pada peran, fungsi dan partisipasi setiap warganegara dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

Hubungan antara warganegara dgn negara Indonesia sudah diatur secara menyeluruh dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berikut :

1) Pasal 26 ayat 1, yg pada dasarnya menyatakan bahwa yg menjadi warga negara Indonesia yakni orang-orang bangsa Indonesia orisinil dan orang-orang bangsa lain contohnya keturunan Belanda, Tionghoa, Arab dan India yg mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya, setia kepada NKRI yg berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

2) NKRI menganut azas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yg sama di dalam aturan dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) yg menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan itu dgn tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial bagi rakyat dalam upaya membuat lapangan kerja dan mencapai standar penghidupan yg layak. Oleh sebab itu ditetapkan perangkat UU menyerupai Undang-Undang Pokok Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Usaha Perasuransian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perbankan dan sebagainya. Pasal 27 ayat 3 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

3) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memutuskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn verbal dan goresan pena dan sebagainya ditetapkan dgn Undang Undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis. Selain itu pasal 28 a hingga dgn j juga memuat ihwal hal-hal yg berkenaan dgn Hak Asasi Manusia. 

4) Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk utk memeluk agamanya masing-masing dan utk beribadat berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan hak yg paling azasi bagi setiap orang sebab kebebasan beragama bersumber dari martabat insan sebagai makhluk ciptaan Tuhan sehingga kebebasan itu bukan dukungan negara atau golongan. 

5) Pasal 30 ayat 1, ditetapkan bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara “. Pasal ini menyatakan hak dan kewajiban setiap warganegara ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara. Perwujudan pasal 30 ayat (2) telah ditetapkan UU No. 20 tahun 1982 ihwal Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI jo UU No. 1 tahun 1988 ihwal Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan UU no 3 tahun 2002 ihwal Pertahanan Negara. 

6) Pasal 31 ayat (1) memutuskan bahwa tiap-tiap warganegara berhak menerima pendidikan Untuk maksud itu Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yg diatur dgn Undang Undang No 20 tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional.

7) Pasal 32 memutuskan semoga pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional diarahkan utk menuju ke arah kemajuan peradaban dan persatuan, dgn tidak menolak bahan-bahan gres dari kebudayaan ajaib yg sanggup membuatkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 

8) Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 yg terdiri atas lima ayat menyatakan :

a. Perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama berdasar atas asas kekeluargaan

b. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan utk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dgn prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dgn menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Inti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yakni dasar demokrasi ekonomi yg khas Indonesia sebab berazaskan kekeluargaan di mana sistem produksi dikerjakan oleh semua, utk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat dgn bangkit perusahaan yg sesuai dgn itu ialah koperasi. Pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan UU No. 25 tahun 1992 ihwal pokok-pokok Perkoperasian sebagai penyempurnaan dari Undang Undang No. 12 tahun 1967, UU No. 2 tahun 1992 ihwal Usaha Perasuransian, UU No. 7 tahun 1992 ihwal Perbankan. Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar pula di dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yg mengatur bahwa fakir miskin dan belum dewasa terlantar dipelihara oleh negara, Undang Undang sebagai pelaksana pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ini contohnya UU NO. 6 tahun 1974 ihwal ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang Undang No.4 tahun 1979 ihwal Kesejahteraan anak.



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/01/pasal-dalam-uud-1945-ihwal-relasi.html

0 Response to "Pasal Dalam Uud 1945 Ihwal Relasi Antara Warga Negara Dengan Negaranya"

Posting Komentar