Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online
link : Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 108 TAHUN 2017 TENTANG  ANGKUTAN ONLINE

Berikut ini isu Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang  Angkutan Online. Setelah melalui serangkaian proses pembahasan, uji publik, dan sosialisasi, Kemenhub terbitkan Peraturan pengganti PM 26/2017 ihwal Penyelenggaraan Angkutan Orang dgn Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam trayek yg menjadi payung aturan angkutan taksi online. Seperti diketahui Mahkamah Agung telah menganulir 14 pasal yg terdapat dalam PM 26/2017. Peraturan  pengganti tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 tahun 2017 yg ditandatangani oleh Menhub tanggal 24 Oktober 2017 dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2017. 

Dalam prosesnya, Kemenhub melaksanakan obrolan publik di beberapa kota di Indonesia menyerupai di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar utk mendengar pribadi respon masyarakat diberbagi tempat terkait dgn aturan taksi online ini. Berdasarkan masukan dari banyak sekali pihak di banyak sekali kota tersebut, semua pihak mengharapkan semoga diatur kembali. "Karena bila tidak diatur maka per 1 November akan terjadi kekosongan hukum. Maka kami mencari masukan dari banyak sekali pihak di banyak sekali lokasi," kata Sektetaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo.

Sugihardjo menambahkan, " Mungkin peraturan ini tidak seluruhnya sanggup memuaskan semua pihak. Kemenhub bangun di tengah berusaha mengakomodir semua pihak, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional dan juga kepentingan pengguna jasa dlm hal keselamatan, sumbangan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha."

Ada 9 substansi yg menjadi perhatian khusus dalan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang  Angkutan Online yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, dan pengaturan tugas aplikator.

Substansi pertama yg diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang  Angkutan Online ialah Argometer, yaitu bahwa besaran biaya angkutan sesuai yg tercantum pada argometer yg ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Kedua Wilayah Operasi, taksi online beroperasi pada wilayah operasi yg ditetapkan.

Subtansi Ketiga yg diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang  Angkutan Online ialah Pengaturan Tarif yg ditetapkan menurut janji antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi isu dgn berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yg ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)/Gubernur sesuai dgn kewenangannya.

Subtansi Keempat yg diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang  Angkutan Online ialah .STNK, atas nama Badan Hukum atau sanggup atas nama perorangan utk Badan Hukum berbentuk Koperasi. Kelima Kuota, yg ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai kewenangannya.

Keenam Domisili TNKB, memakai tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dgn wilayah operasi. Ketujuh Persyaratan Izin, mempunyai paling sedikit 5 (lima) kendaraan yg dibuktikan dgn STNK atas nama Badan Hukum atau sanggup atas nama perorangan utk Badan Hukum berbentuk Koperasi.

Kedelapan SRUT, salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yg masih berlaku. Kesembilan Pengaturan Peran Aplikator, perusahaan aplikasi dihentikan bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum.

Diharapkan dgn terbitnya PM 108 Tahun 2017, semua pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional sanggup memahami dan mematuhi peraturan ini, alasannya ialah proses penyusunannya sudah mengakomodir semua pihak, dgn mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 ttg UMKM dan UU 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.






DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/01/peraturan-menteri-perhubungan-no-108.html

0 Response to "Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Ihwal Angkutan Online"

Posting Komentar