Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel bimbel masuk tpn, Artikel News, Artikel simak ui, Artikel ujian nasional, Artikel ujian sbmptn, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk
link : Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk

 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  Download Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PPPK


Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK)




Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memperlihatkan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dgn nomor 49 Tahun 2018 ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK).


bahwa utk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 ihwal Aparatur Sipil Negara, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn perjanjian Keda;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi diterbitkan oleh pemerintah. PP tersebut memberi peluang pengangkatan bagi guru yg sudah melewati usia maksimal sesuai ketetapan undang-undang utk menjadi PNS dgn hak yg setara.


Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ini yg dimaksud dgn:

  1. Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Keda yakni pengelolaan pegawai pemerintah dgn perjanjian kerja utk menghasilkan pegawai pemerintah dgn perjanjian kerja yg profesional, mempunyai nilai dasar, adat profesi, bebas dari intervensi politik, higienis dari praktek korupsi, kongkalikong dan nepotisme.
  2. Aparatur Sipil Negara yg selanjutnya disingkat ASN yakni profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dgn perjanjian kerja yg bekeda pada instansi pemerintah.
  3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yg selanjutnya disebut Pegawai ASN yakni Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dgn perjanjian keda yg diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi kiprah dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi kiprah negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
  4. Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja yg selanjutnya disingkat PPPK yakni warga negara Indonesia yg memenuhi syarat tertentu, yg diangkat menurut perjanjian kerja utk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kiprah pemerintahan.
  5. Jabatan yakni kedudukan yg memperlihatkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
  6. Jabatan Pimpinan Tinggi yg selanjutnya disingkat JPT yakni sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
  7. Pejabat Pimpinan Tinggi yakni Pegawai ASN yg menduduki JPT.
  8. Jabatan Fungsional yg selanjutnya disingkat JF yakni sekelompok jabatan yg berisi fungsi dan kiprah berkaitan dgn pelayanan fungsional yg menurut pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  9. Pejabat Fungsional yakni Pegawai ASN yg menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  10. Kompetensi Manajerial yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yg sanggup diamati, diukur, dikembangkan utk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
  11. Kompetensi Teknis yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yg sanggup diamati, diukur, dikembangkan yg spesifik berkaitan dgn bidang teknis jabatan.
  12. Kompetensi Sosial Kultural yakni pengetahLtan, keterampilan, dan sikap/perilaku yg sanggup diamati, diukur, dikembangkan terkait dgn pengalaman berinteraksi dgn masyarakat beragam dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yg harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan utk memperoleh hasil kerja sesuai dgn peran, fungsi dan jabatan.
  13. Pejabat Yang Berwenang yg selanjutnya disingkat PyB yakni pejabat yg mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Pejabat Pembina Kepegawaian yg selanjutnya disingkat PPK yakni pejabat yg mempunyai kewenangan memutuskan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pelatihan administrasi ASN di instansi pemerintah sesuai dgn ketentuan peraturan perundangundangan.
  15. Instansi Pemerintah yakni instansi sentra dan instansi daerah.
  16. lnstansi Pusat yakni kementerian, forum pemerintah nonkementerian, kesekretariatan forum negara, dan kesekretariatan forum nonstruktural.
  17. Instansi Daerah yakni perangkat tempat provinsi dan perangkat tempat kabupaten/kota yg mencakup sekretariat daerah, sekretariat dewan legislatif daerah, dinas daerah, dan forum teknis daerah.
  18. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK yakni pemberhentian yg menjadikan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
  19. Cuti PPPK selanjutnya disebut dgn Cuti, yakni keadaan tidak masuk kerja yg diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
  20. Sistem Informasi ASN yakni rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yg disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dgn berbasis teknologi.
  21. Komisi ASN yg selanjutnya disingkat KASN yakni forum nonstruktural yg berdikari dan bebas dari intervensi politik.
  22. Badan Kepegawaian Negara yg selanjutnya disingkat BKN yakni forum pemerintah nonkementerian yg diberi kewenangan melaksanakan pelatihan dan menyelenggarakan administrasi ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang.
  23. Menteri yakni menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.






Persyaratan Menjadi PPPK Untuk JF



Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yg sama utk melamar menjadi PPPK utk JF dgn memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yg akan dilamar sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  • tidak pernah dipidana dgn pidana penjara menurut putusan pengadilan yg sudah mempunyai kekuatan aturan tetap sebab melaksanakan tindak pidana dgn pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  • tidak pernah diberhentikan dgn hormat tidak atas undangan sendiri atau tidak dgn hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dgn hormat sebagai pegawai swasta;
  • tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  • memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dgn persyaratan jabatan;
  • memiliki kompetensi yg dibuktikan dgn sertifikasi keahlian tertentu yg masih berlaku dari forum profesi yg berwenang utk jabatan yg mempersyaratkan;
  • sehat jasmani dan rohani sesuai dgn persyaratan jabatan yg dilamar; dan
  • persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yg ditetapkan oleh PPK.



Untuk lebih jelasnya Silahkan Download PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK Berikut ini




Demikianlah artikel ihwal :

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK)



Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/03/download-peraturan-pemerintah-wacana.html

0 Response to "Download Peraturan Pemerintah Wacana Administrasi Pppk"

Posting Komentar