Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel BOS, Artikel PJOK, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah
link : Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah

Ilmuguru.org - Penggunaan dana BOS di madrasah (MI, MTs, dan MA) harus didasarkan pada komitmen dan keputusan bersama antara pihak madrasah, dewan guru, dan komite madrasah.

 harus didasarkan pada komitmen dan keputusan bersama antara pihak madrasah Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana BOS Madrasah


Komponen serta Larangan Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Untuk Madrasah




Hasil komitmen di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk informasi aktivitas rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kemudian dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yg akan diajukan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Silahkan Download Komponen serta Larangan Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Untuk Madrasah Berikut ini



Berikut ini ulasan perihal Komponen serta Larangan Penggunaan Dana BOS Untuk Madrasah



Dalam memakai dana BOS, madrasah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS yaitu utk kegiatan operasional madrasah;
2. Bagi madrasah yg telah mendapatkan DAK, tidak diperkenankan memakai dana BOS utk perutkan yg sama. Sebaliknya kalau dana BOS tidak mencukupi utk pembelanjaan yg diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka madrasah sanggup mempertimbangkan sumber pendapatan lain yg diterima oleh madrasah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan madrasah lainnya yg sah dgn tetap memperhatikan peraturan terkait;
3. Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yg bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yg ditetapkan oleh Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan;
4. Bagi madrasah negeri yg sudah menerima anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya utk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting;
5. Untuk penggunaan gaji guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan utk madrasah swata tidak dibatasi dgn mempertimbangkan batas kewajaran dgn kebutuhan operasional lainnya;
6. Batas maksimum penggunaan dana BOS utk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana BOS yg diterima oleh madrasah dalam satu tahun. Madrasah negeri boleh memakai dana BOS utk belanja ini lebih dari 30%, apabila kebutuhan terhadap pembayaran gurubukan PNS dan tenaga kependidikan bukan PNS tersebut disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Larangan Penggunaan Dana BOS
1. Disimpan dgn maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak utk pelaporan keuangan BOS;
4. Membiayai kegiatan yg tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, contohnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin utk guru;
6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa utk kepentingan eksklusif (bukan inventaris madrasah), kecuali utk siswa miskin akseptor PIP;
7. Digunakan utk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yg tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yg telah didanai dari sumber dana pemerintah sentra atau pemerintah kawasan secara penuh/wajar;
12. Membiayai kegiatan penunjang yg tidak ada kaitannya dgn operasional madrasah, contohnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait aktivitas BOS/perpajakan aktivitas BOS yg diselenggarakan forum di luar Kementerian Agama.

Demikianlah artikel perihal :

Komponen serta Larangan Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Untuk Madrasah



Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/03/komponen-serta-larangan-penggunaan-dana.html

0 Response to "Komponen Serta Larangan Penggunaan Dana Bos Madrasah"

Posting Komentar