Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Pokja Guru, Artikel Sertifikasi Guru, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018
link : Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin menunjukkan isu mengenai Peraturan terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia dgn nomor 141 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru Pada Kementerian Agama.

 ingin menunjukkan isu mengenai Peraturan terbaru dari Kementerian Agama Republik Ind Peraturan Menteri Agama Tentang Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018


Peraturan Menteri Agama RI perihal Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru Pada Kementrian Tahun 2018




Untuk melakukan aktivitas sertifikasi guru pada Kementerian Agama, perlu dibuat kelompok kerja aktivitas sertifikasi guru. Mereka yg namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai bisa dan memenuhi syarat utk melakukan kiprah sebagai kelompok kerja aktivitas sertifikasi guru. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a dan abjad b, perlu tetapkan Keputusan Menteri Agama perihal Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama.

Silahkan Download Peraturan Menteri Agama RI perihal Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru Pada Kementrian Tahun 2018 Berikut ini



Berikut ini kutipan dari Kementrian Gama RI Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Pokja Program Sertifikasi Guru Pada Kementerian



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal S tandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) se bagaimana telah bebera pa kali • diu bah terakhir dgn Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 perihal Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 perihal Tunjangan Profesi Guru dan Dasen, Tunjangan Khusus Guru dan Dasen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 5016).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 perihal Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 perihal Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684).

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101).

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 perihal Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43
Tahun 2014 perihal Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066).

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 perihal Penyelenggaraan Program Sarjana (S 1) Kependidikan bagi Guru dalam J abatan.

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107 /U/2001 perihal Penyelenggaraan Program
Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.

17. Keputusan Menteri Agama Nomor 179 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata Satu (S 1) bagi Guru Raudhatul Athfal, Guru Madrasah, dan Guru Pendidikan Agama Islam melalui Dual Mode System.

18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, clan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT /2016 ten tang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 perihal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

Berikut Merupakan Susunan Personalia Pokja Program Sertifikasi Guru Pada Kementerian Agama


NO. NAMA JABATAN JABATAN DALAM POKJA
1. Prof.Dr.H. NurSyam, M.Si Sekretaris Jenderal Pengarah
2. Prof.Dr.PhilKamaruddin Amin, M.A Dirjen Pendidikan Islam Pengarah
3. Prof.Dr.ThomasPentury, M.Si Dirjen Bimas Kristen Pengarah
4. Drs. Eusabius Binsasi Dirjen Bimas Katolik Pengarah
5. Prof.Drs. IKetut Widnya. M.A., M.Phil.,Ph.D. Dirjen Bimas Hindu Pengarah
6. Caliadi, S.H.,M.H Dirjen Bimas Budha Pengarah
7. Prof.Dr.H. Suyitno, M.Ag Direktur GTK Madrasah Ketua
8. Dr.H. KidupSupriyadi, M.Pd Kasubdit Bina GTK MI/MTs WakilKetua
9. H. MustafaFahrni, S.Pd., M.Ed Kepala Seksi Bina GuruMI/MTs Sekretaris
10. H. M. Sidik Sisdiyanto,S.Ag Kasubbag TU Dit. GTK Madras ah WakilSekretaris
11. Prof.Dr.H. DedeRosyada, M.A Rektor UIN SyarifHidayatullah Jakarta Anggota
12. Prof.Dr.AbdulHaris, M.Ag Rektor UIN Maulana MalikIbrahim Malang Anggota
13. Prof.Drs. Yudian Wahyudi,M.A., Ph.D Rektor UIN Sunan KalijagaYogyakarta Anggota
14. Prof.Dr.H. AchmadGunaryo, M.Soc.,Sc Kepala Biro Hukum clan KLN Anggota
15. Prof.Dr. Moh. Isham,M.A Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Anggota
16. Prof.Dr.M. Arskal Salim GP,M.Ag Direktur Pendidikan TinggiKeagamaanIslam Anggota
17. Dr.H. Imam Safei,M.Pd DirekturPend. Agama Islam Anggota
18. Dr.Pontus Sitorus,S, PAK., M.Si DirekturPend. AgamaKristen Anggota
19. Fransiskus Endang,S.H., M.M DirekturPend. AgamaKatolik Anggota
20. Drs.IdaBagus GedeSubawa, M.Si DirekturPend. Agama Hindu Anggota
21. Drs. Supriadi, M.Pd DirekturPend. AgamaBuddha Anggota
22. Dra. Hj. SitiSakdiyah, M.Pd KasubditBinaGTK RA Anggota
23. H. Kastolan, M.Si KasubditBinaGTK MA/MAK Anggota
24. Drs. H. Nurul Huda, M.Ag Kasubditpada Dit. PendidikanAgama Islam Anggota
25. MeliusLahagu,S.Pak, M.Si Kasubditpada Ditjen BimasKristen Anggota
26. Dr. AlomaSarumaha,M.A., M.Si Kasubditpada Ditjen BimasKatolik Anggota
27. Dra. Desak Putu SriAstiti, M.M Kasubditpada Ditjen BimasHindu Anggota
28. M. Munir, M.Ag KabagOrganisasi, Kepegawaian,danHukum DitjenPendis Anggota
29. Drs. H.AcengAbdulAziz, M.Ag KabagKeuangan DitjenPendis Anggota
30. Ridwan, M.Pd.I Ka bagPerencanaanDitj enPen dis Anggota
31. ImamSyaukani, S.Ag., M.H KabagPerancangan Peraturan danKeputusan Menteri danDokumentasi BiroHukum danKLN Anggota
32. Prof.Dr.H. Ahmad ThibRaya, M.A UIN SyarifHidayatullahJakarta Anggota
33, Prof.Dr.Ali Mudhofir, M.A UIN Sunan AmpelSurabaya Anggota
34. Dr.Arifi UIN Sunan KalijagaYogyakarta Anggota
35. Dr.H. AgusMaimun, M.Pd UIN MaulanaMalikIbrahimMalang Anggota
36. Arif Nugraha, S.Kom JFUpada Dit.Guru clan Tenaga Kependidikan Madrasah Anggota
37. AbdulahHanif, S.Ag KasubbagTU Dit.PendidikanTingiKeagamaanIslam Anggota
38. Drs. H. Nasri, M.M KasubbagTU Dit. PendidikanAgama Islam Anggota
39. Pandhit Amanvijaya,S.Ag.,M.M., M.Pd.B Kasipada Ditjen BimasBuddha Anggota



Demikianlah artikel perihal :

Peraturan Menteri Agama RI perihal Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru Pada Kementrian Tahun 2018



Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018 dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/03/peraturan-menteri-agama-wacana-pokja.html

0 Response to "Peraturan Menteri Agama Wacana Pokja Sertifikasi Guru Tahun 2018"

Posting Komentar