Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Peraturan Mentri, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru
link : Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (Ilmuguru) ingin memberitahukan kepada semua warga Negara ihwal peraturan terbaru dari Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha perfilman.

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 ihwal perfilman perlu menetapkan peraturan mendikbud ihwal Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha perfilman

 ingin memberitahukan kepada semua warga Negara ihwal peraturan terbaru dari Permendikbu Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru


Download Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha perfilman




Menimbang:
bahwa utk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 ihwal Pcrfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ihwal Pendaftaran Usaha dan Permohonan lzin Usaha Perfilman

Mengingat:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 ihwal Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor141, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAFTARAN USAHA DAN PERMOHONANAN IZIN USAHA PERFILMAN.

Berikut Link Download Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha perfilman

Download Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017


Berikut Isi cuplikan dari Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 39 Tahun 2017



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yg dimaksud dgn:

Film ialah karya seni budaya yg rncr upa ka n pranata sosial dan media komunikasi rnassa yg dibentuk menurut kaidah sinernatografi dgn atau tanpa bunyi dan sanggup dipertunjukkan.
Usaha Perfilman ialah penyelenggaraan perfilman yg eksklusif berafiliasi dgn film dan bersifai komersial.
Pelaku Usaha Perfilman ialah perseorangan warga negara Indonesia atau tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia yg menyelenggarakan perjuangan perfilman yg eksklusif berafiliasi dgn film dan bersifat komersial.
Tata Cara Pendaftaran Usaha Perfilman ialah serangkaian acara manajemen berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran Landa daftar perjuangan perfilman, dan pencatatan dalam data perfilman.
Tanda Daftar Usaha Perfilman ialah surat Landa ratifikasi yg dikeluarkan oleh Menteri diberikan kepada pelaku perjuangan pernbuatan yg film, pelaku perjuangan jasa Leknik film, atau pelaku perjuangan pengarsipan film yg Lelah melaksanakan pe ndaftaran perjuangan perfilman.
Tata Cara Perizina n Usaha Perfilrnan ialah serangkaian acara manajemen berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran izin perjuangan perfilrnan , dan pencatatan dalam data perfilman.
Izin Usaha Perfilman ialah surat izm perjuangan perfilman yg dikeluarkan oleh Menteri kcpada pelaku perjuangan pengedaran film, pelaku perjuangan ekspor film, pelaku perjuangan impor film, pelaku perjuangan penjualan dan/atau penyewaan film, atau pclaku perjuangan pertunjukan film.
Data Perfilman ialah kumpulan data perfilman yg dikelola oleh unit yg mcnyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
Pemerintah Pusat yg selanjutnya disebut Pemerintah ialah Presiden Republik Indonesia ynng memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yg dibantu oleh Wakil Presidcn dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang• Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Ta h u n
1945.
Menteri ialah Menteri Pcndidikan dan Kebudayaan.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PERFILMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
(1) Usaha Perfilman terdiri alas:
a. perjuangan pembuatan film;
b. perjuangan jasa teknik film;
c. perjuangan pengarsipan film;
d. perjuangan pengedaran film;
e. perjuangan ekspor film;
f. perjuangan impor film;
g. perjuangan pertunjukan film; dan
h. perjuangan penjualan dan/atau penycwaan film.

(2) Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (I) abjad a, abjad b, dan abjad c wajib didaftarkan kepada Menteri.
(3) Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (I) abjad d hingga dgn h ur uf h wajib memperolch izi n dari Menteri.

Pasal 3

1) Usaha Perfilman diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Perfilman.
2) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perseorangan warga negara Indonesia;
b. tubuh aturan Indonesia yg kcpcmilikan sahamnya yg seluruhnya dimiliki oleh orang Indonesia; atau
c. tubuh aturan Indonesia yg kepemilikan sahamnya baik sebagian atau scluruhnya dimiliki oleh asing.

3) Pelaku Usaha Perfilman yg merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a hanya d apa t melaksanakan perjuangan pengarsipan film atau perjuangan penjualan dan/atau penyewaan film.
4) Pelaku Usaha Perfilman yg merupakan tubuh aturan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad b dan abjad c sanggup melaksanakan perjuangan pembuatan film, perjuangan ja sa teknik film, u sa ha pengarsrpan film, perjuangan pengedaran film, perjuangan ekspor film, perjuangan impor film, perjuangan penjualan dan/atau penyewaan film, dan perjuangan pertunjukan film.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) tidak boleh mcmiliki perjuangan perfilman lain yg sanggup mengakibatkan terjadinya intcgrasi vertikal, baik eksklusif maupun tidak eksklusif yg berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan perjuangan yg tida k sehat.
(2) Pelaku perjuangan pernbuatan film yg melaksanakan pengedaran film dan/alau ck spor film u n t.u k produksi film sendiri dikecualikan dari keterituan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sepanjang tidak berdampak pad a praktik monopoli dan / a tau persaingan perjuangan yg tidak sehat.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Perfilman

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

1) Menteri menunjukkan Tanda Daftar Usaha Perfilman kepada:
a. pelaku perjuangan pernbuatan film;
b. pelaku perjuangan jasa teknik film; dan
c. pelaku perjuangan pengarsipan film.

2) Menteri dalam membcrikan Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh unit yg mcnyelcnggarakan Iungsi di bidang pengembangan perfilman.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

1) Pelaku perjuangan pengarsrpan film yg merupakan perseorangan warga ncgara Indonesia melaksanakan registrasi perjuangan perfilman dgn melampirkan pindaian dokumen persyaratan yg berisi:
a. identitas pihak yg mengajukan;
b. surat keterangan domisili;
c. identitas penanggungjawab perjuangan pengarsipan film; dan
d. nomor pokok wajib pajak penanggung jawab perjuangan pengarsipan film.

2) Pelaku Usaha Perfilrnan yg merupakan tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia melakuka n Pendaftaran Usaha Perfilman dgn melampirkan pindaian dokumen persyaratan berupa:
a. identitas pihak yg mengajukan;
b. sertifikat pendirian tubuh perjuangan yg mencanturnkan jenis Usaha Perfilman yg dilegalisasi;
c. izin prinsip penanaman modal utk pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) abjad c;
d. surat keterangan domisili daerah usaha;
e. nomor pokok wajib pajak tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia;
f. struktur organisasi tubuh perjuangan yg bcrbadan aturan Indonesia; dan
g. identitas pemimpin tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia.

Paragraf 3
Tata Cara Pendaftaran Usaha Perfilman

Pasal 7

1) Pelaku perjuangan pernbuatan film, pelaku perjuangan teknik film, dan pelaku perjuangan pengarsipan jasa film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) mengajukan Pendaftaran Usaha Perfilman kepada Menteri melalui unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

2) Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dcngan cara mengisi formulir registrasi elektronik melalui media daring (online) dan melampirkan dokumen persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6.

3) Unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan investigasi kebenaran formulir registrasi elektronik yg Lelah d iisi dan pindaian dokumen persyaratan paling usang 3 (tiga) hari kerja semenjak formulir registrasi elektronik dan dokumcn persyaratan diterima.

4) Unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mcngeluarkan Tanda Dafta r Usaha Perfilman paling usang 2 (dua) hari kerja semenjak dokumen persyaratan dinyatakan benar.

5) Unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mencatat pelaku perjuangan pembuatan film, pelaku perjuangan jasa teknik film, dan pelaku perjuangan pengarsipan film yg tclah mempcroleh Tanda Daftar Usaha Perfilrnan ke dalam Data Perfilman.

6) Dalam ha! pada dikala proses pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data yg tidak benar atau adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kepala unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melaksanakan penangguhan proses penerbitan pendaftaran.

7) Pelaku perjuangan pernbuatan film, pelaku perjuangan jasa teknik film, dan pelaku perjuangan pengarsipan film yg pendaftarannya dinyatakan sebagaimana dimaksud pada dilangguhkan ayat (6), sanggup melengkapi persyaratan Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mcnteri ini.

Pasal 8

1) Format Tanda Daftar Usaha Pcrfilrnan scbagairnana dimaksud dalam Pa sal 7 ayat (4) urituk pelaku perjuangan perfilman perseorangan warga negara Indonesia tercantum pada format A dalam Lampiran yg merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2) Format Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 7 ayat (4) utk pelaku perjuangan perfilman yg berben Luk bad an perjuangan yg bcrbada n aturan Indonesia tercantum pada format B dalam Lampiran yg merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan tan pa dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Perizinan Usaha Perfilman

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

1) Menteri menunjukkan Izin Usaha Perfilman kepada:
a. pelaku perjuangan pengedaran film;
b. pelaku perjuangan ekspor film;
c. pelaku perjuangan impor film;
d. pelaku perjuangan penjualan dan/atau penyewaan film; dan
e. pelaku perjuangan pertunjukan film.

2) Pernberian lzin Usaha Perfilman oleh Menteri kepada pelaku perjuangan sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dilakukan oleh unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

3) Jenis perjuangan perfilman wajib mempunyai izm usaha, kecuali perjuangan penjualan film dan/atau penvewaan film yg dilakukan oleh pelaku u sa ha perseorangan warga negara Indonesia.

Pasal 11

1) Izin Usaha Perfilman diberikan kepada pelaku perjuangan pertunjukan film yg melaksanakan pertunjukan film melalui:
a. layar lebar;
b. penyiaran televisi; dan
c. jaringan teknologi informatika.

2) Pelaksanaan tunjangan Izin Usaha Perfilman olch Menteri bagi pelaku perjuangan pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) abjad a dilakukan oleh unit yg menyclenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman sesuai dcngan ketentuan Peraturan Menteri ini.

3) Pelaksanaan tunjangan Izin Usaha Perfilman kcpada pelaku perjuangan pertunjukan film scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) abjad b dan abjad c sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 12

Perizinan Usaha Perfilman utk pelaku perjuangan pengedaran film, ekspor film, dan irnpor film diajukan dcngan melampirkan pindaian dokumen persyaratan yg berisi:
a. identitas pihak yg mengajukan;
b. sertifikat pendirian tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia yg mcncantumkan jenis perjuangan pcrfilrnan yg dilegalisasi;
c. lzin Prinsip Penanaman Modal unluk Pelaku Usaha Perfilman yg merupakan tubuh u sa ha yg berbadan aturan Indonesia yg kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asmg;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia;
f. struktur organisasi tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia;
g. identitas pemimpin tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia; dan
h. angka pengenal irnpor yg dikeluarkan oleh Kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan utk pelaku perjuangan impor film.

Paragraf 3
Tata Cara Perizinan Usaha Perfilman

Pasal 13

1) Pelaku perjuangan pengedaran film, pelaku perjuangan ekspor film, dan pelaku perjuangan impor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat ( 1) abjad a, abjad b, dan abjad c mengajukan lzin Usaha Perfilman kepada Kepala unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dgn cara rnc ngrs: formulir perizinan melalui media daring (online) dan melampirkan pindaian dokumen persyaratan.

2) Unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melaksanakan investigasi kebenaran formulir perizinan elektronik yg Lelah diisi dan pindaian dokumen persyaralan paling lama
5 (lima) hari kerja semenjak formulir perizinan eleklronik dan dokumen persyaratan diterima.

3) Unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Usaha Perfilman paling usang 2 (dua) hari kerja semenjak dokumen persyaratan d inyatakan benar.

4) Unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memasukan data pclaku perjuangan pengedaran film, pelaku perjuangan ekspor film, dan pelaku perjuangan impor film yg telah memperoleh lzi n Usaha Perfilman ke dalam Data Perfilman.

5) Kepala unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memberitahukan penangguhan Perizinan Usaha Perfilman kepada pelaku perjuangan pengedaran film, pelaku perjuangan ckspor film, dan pelaku perjuangan impor film paling usang 2 (dua) hari kerja semenjak dokumen persyaralan diterirna dgn alasan data yg diberikan tidak benar dan/alau tidak lengkap.

6) Penangguhan Perizinan Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan hingga dgn pelaku perjuangan pengedaran film, pelaku perjuangan ek spor film, dan pelaku perjuangan impor film memperbaiki dan/ atau mengklarifikasi data dokumen persyarata n yg tidak benar yg diajukan paling usang 14 (empat belas) hari kcrja sesudah pemberitahuan
penangguhan.

7) Pengajuan Perizinan Usaha Perfilman dinyatakan batal apabila Pelaku Usaha Perfilman tidak mcmpcrbaiki dokumen persyaratan dalam batas wak tu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

8) Kepala unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memberitahukan penolakan Perizinan Usaha Perfilman kcpada pclaku perjuangan pengedaran film, pelaku perjuangan ekspor film, dan pelaku perjuangan impor film paling usang 2 (dua) hari kerja semenjak dokumen persyaratan di Leri ma dgn alasan ada putusan yg telah mempunyai kekuatan aturan tetap dari forum yg berwenang di bidang pengawasan persaingan perjuangan atau dari lcmbaga peradilan yg menyatakan terjadinya integrasi vertikal, baik eksklusif maupun tidak eksklusif yg berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan perjuangan yg tidak seha t.

9) Format lzin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanturn pada formal C dalam Lampiran yg merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Tata cara tunjangan Izin Usaha Perfilman kepada pelaku perjuangan penjualan dan/atau penyewaan film dan pertunjukan film yg merupakan tubuh perjuangan yg berbadan aturan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) abjad d dan abjad e dilaksanakan sesuai dgn ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 15

Perizinan Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan tanpa dipungut biaya.

BAB III
PEMUTAKHIRAN TANDA DAF'TAR USA HA PERFILMAN DAN IZIN USAHA PERFILMAN

Pasal 16

1) Pelaku Usaha Perfilman yg telah mempunyai Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Pcrfilman wajib melaksanakan pemulakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman paling usang 6 (enam) bulan kalau tcrjadi perubahan dokumen persyaratan yg tersimpan pada Data Perfilman.

2) Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) dilakukan melalui media daring (online) dgn melampirkan perubahan dokumen persyaratan.

3) Pemeriksaan kebenaran dokumen per syaratan pemutakhiran data dilakukan paling usang 2 (dua) hari kerja semenjak diterima oleh kcpala unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman utk pelaku usa ha pembuatan film, pelaku perjuangan jasa teknik film, pelaku perjuangan pengarsipan film, pelaku perjuangan pengedaran film, pelaku perjuangan ekspor film, dan pelaku perjuangan impor film.

4) Kepala unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Perfilman dan lzin Usaha Perfilman perubahan tanpa mengubah nomor Tanda Daftar Usaha Perfilman atau lzin Usaha Perfilman sebelumnya paling usang 2 (dua) hari kerja semenjak perubahan dokumen persyaratan dinyatakan bcnar.

5) Tanda Daftar Usaha Perfilman atau lzin Usaha Perfilman perubahan mencantumkan pelaksanaan tanggal perubahan.

6) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Perfilman perubahan atau lzin Usaha Perfilman perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yg usang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7) Kepala unit yg menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman, memberitahukan penangguhan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau lzin Usaha Perfilman kepada Pelaku Usaha Perfilman paling usang 2 (dua) hari kerja semenjak dokumen persyaratan ditcrirna dgn alasan data yg diberikan tidak beriar.

8) Pelaku Usaha Perfilman yg pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau lzin Usaha Perfilman ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memperbaiki dan/atau mengklarifikasi perubahan dokumen persyaratan yg diajukan paling usang 14 (empat belas) hari kerja sesudah pemberitahuan.

9) Pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau lzin Usaha Perfilman dinyatakan bat.al apabila Pelaku Usaha Perfilman tidak memperbaiki dan/atau mengklarifikasi formulir elektronik dan perubahan dokumen persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

10) Pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yg dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Pcrfilman yg telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pelaku Usaha Perfilman yg tclah mempunyai Tanda Daft.ar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yg melaksanakan pemutakhiran tetapi tidak melengkapi data sarnpai batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) sanggup mengajukan Pendaftaran Usaha Perfilman atau Perizinan Usaha Perfilman baru.

BAB IV
KETENTUAN PERAL! HAN

Pasal 18

Pada dikala Peraturan Menteri rm mulai berlaku, sernua Tanda Daftar Usaha Perfilman dan lzin Usaha Perfilman yg telah diterbitkan wajib diadaptasi dgn ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling usang l [satu] Lahun semenjak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Menteri 1n1 dgn penempatannya dalam Serita Negara Republik I ndoncsia.

Seperti itulah artikel ihwal :

Download Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha perfilman



Selamat Belajar, Semoga Sukses...!!!

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/03/peraturan-permendikbud-nomor-39-tahun.html

0 Response to "Peraturan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Terbaru"

Posting Komentar