Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel bimbel masuk tpn, Artikel News, Artikel simak ui, Artikel ujian nasional, Artikel ujian sbmptn, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular
link : Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular

 ingin menunjukkan informasi mengenai Peraturan Mendikbud Nomor  Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Regular


Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Tekhnis (Juknis) Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Jenjang SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019




Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin menunjukkan informasi mengenai Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Jenjang SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019.


Petunjuk teknis (Juknis) BOS Reguler merupakan pedoman bagi pemerintah tempat provinsi atau kabupaten/kota dan Sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler. Menurut Pasal 2 NOmor 3 Tahun 2019

BOS Reguler bertujuan utk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Menurut Pasal 3 Nomor 3 Tahun 2019

Pasal 4 : BOS Reguler Tahun 2019 menyatakan bahwa :
1. BOS Reguler dialokasikan utk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah;
2. Besaran alokasi BOS Reguler yg diterima Sekolah dihitung menurut jumlah akseptor didik dikalikan dgn satuan biaya;
3. Satuan biaya BOS Reguluer Tahun 2019 sebagai berikut:

  • SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) akseptor didik setiap 1 (satu) tahun;
  • SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) akseptor didik setiap 1 (satu) tahun;
  • SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) akseptor didik setiap 1 (satu) tahun;
  • SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) akseptor didik setiap 1 (satu) tahun; dan
  • SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) akseptor didik setiap 1 (satu) tahun.



Menurut Pasal 5 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019 menyatakan bahwa Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler tercantum dalam Lampiran I yg merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menurut pasal 6 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019 menyatakan bahwa:

  1. BOS Reguler yg diterima Sekolah dipakai memakai prosedur PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) Sekolah;
  2. Mekanisme PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) Sekolah tercantum dalam Lampiran II yg merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Menurut Pasal 7 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019 menyatakan bahwa Pada dikala Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 wacana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Cut off utk menetukan Alokasi dana BOS menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019 yakni sebagai berikut:

01. Triwulan I dan semester I

  • Alokasi sementara tiap Sekolah utk penyaluran triwulan I (utk penyaluran triwulanan) dan semester I (utk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya.
  • Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan I (utk penyaluran triwulanan) dan semester I (utk penyaluran semesteran) sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Alokasi final tiap Sekolah utk triwulan I dan semester I didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
  • Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (utk penyaluran triwulanan) dan semester I (utk penyaluran semesteran) utk dikompensasikan dalam penyaluran dana BOS Reguler triwulan II dan semester II sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.



02. Triwulan II

  • Alokasi tiap Sekolah utk penyaluran triwulan II (utk penyaluran triwulanan) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
  • Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan II (utk penyaluran triwulanan) sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.



03. Triwulan III, triwulan IV, dan semester II

  • Alokasi sementara tiap Sekolah utk penyaluran triwulan III dan triwulan IV (utk penyaluran triwulanan), serta semester II (utk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
  • Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan III dan triwulan IV (utk penyaluran triwulanan), serta semester II (utk penyaluran semesteran) sesuai ketentuan yg berlaku.
  • Alokasi final tiap Sekolah utk triwulan III dan triwulan IV (utk penyaluran triwulanan), serta semester II (utk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan.
  • Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan III dan triwulan IV (utk penyaluran triwulanan), serta semester II (utk penyaluran semesteran) utk dikompensasikan sebelum simpulan tahun anggaran berjalan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sebagaimana yg kami ketahui bahwa Ketentuan Penyaluran dana BOS Reguler sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis Bos Reguler Tahun 2019 yakni sebagai berikut:
01. penyaluran tiap triwulan

  • triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
  • triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun;
  • triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
  • triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan



  1. penyaluran tiap semester



  • semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
  • semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun.



Ketentuan Umum Penggunaan Dana BOS Reguler sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis Bos Reguler Tahun 2019 yakni sebagai berikut:

  • Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada janji dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil janji di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk gosip program rapat dan ditandatangani oleh akseptor rapat. Kesepakatan penggunaan BOS Reguler harus didasarkan skala prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya utk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
  • Dana BOS Reguler yg diterima Sekolah tiap triwulan atau semester sanggup direncanakan utk dipakai membiayai acara lain pada triwulan atau semester berikutnya.
  • Penggunaan BOS Reguler diprioritaskan utk acara operasional Sekolah nonpersonalia.
  • Sekolah wajib memakai sebagian dana BOS Reguler utk membeli buku teks utama utk fatwa dan panduan guru sesuai dgn kurikulum yg dipakai oleh Sekolah dgn ketentuan sebagai berikut:
  • 1) buku teks utama harus sudah dibeli atau tersedia di Sekolah sebelum tahun fatwa gres dimulai. Sekolah sanggup memakai BOS Reguler triwulan I dan/atau triwulan II (bagi Sekolah yg mendapatkan penyaluran tiap triwulan), atau semester I (bagi Sekolah yg mendapatkan penyaluran tiap semester) utk membiayai pembelian buku teks utama;
  • 2) Sekolah harus mencadangkan sebagian dana BOS Reguler yg diterima di triwulan I dan/atau triwulan II (utk Sekolah yg mendapatkan BOS Reguler tiap triwulan), atau di semester I (utk Sekolah yg mendapatkan BOS Reguler tiap semester) pada rekening Sekolah utk pembayaran buku teks utama yg harus dibeli Sekolah. Jumlah dana yg dicadangkan sesuai dgn kebutuhan dana utk pembayaran pembelian buku teks utama yg diwajibkan. Dana yg dicadangkan ini hanya boleh dicairkan apabila Sekolah hendak membayar pesanan buku tersebut atau sudah memenuhi kewajiban penyediaan buku teks utama;
  • 3) buku teks utama yg harus dibeli Sekolah merupakan buku teks utama yg telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
  • 4) pembelian buku teks utama diadaptasi dgn kebutuhan tiap Sekolah menurut kewajiban penyediaan buku teks utama.
  • Penggunaan dana yg pelaksanaannya sifatnya kegiatan, biaya yg sanggup dibayarkan dari BOS Reguler mencakup pengadaan alat tulis kantor atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, gaji narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau perjalanan dinas dan/atau penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber apabila diharapkan dan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan terkait jasa profesi (honor narasumber) hanya sanggup diberikan kepada narasumber yg mewakili instansi resmi di luar Sekolah, menyerupai Kwartir Daerah (Kwarda), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas pendidikan, dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan/atau lainnya menurut surat kiprah yg dikeluarkan oleh instansi yg diwakilinya atau berwenang.
  • Pengadaan sarana dan prasarana oleh Sekolah harus mengikuti standar sarana dan prasarana dan spesifikasi yg berlaku.
  • Penggunaan dana yg pelaksanaan berupa pekerjaan fisik, biaya yg sanggup dibayarkan dari BOS Reguler mencakup pembayaran upah tukang sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.
  • Satuan biaya utk belanja dgn memakai dana BOS Reguler mengikuti ketentuan yg ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



Juknis BOS Reguler Tahun 2019 yg diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 yakni bahwa semua proses pengadaan barang oleh Sekolah harus sesuai dgn prosedur PBJ (Pengadaaan Barang Jasa) Sekolah.

Dalam lampiran Permendikbud No 3 Tahun 2019 ditegaskan Organisasi PBJ Sekolah, yg terdiri atas:
a) kepala Sekolah;
b) Bendahara BOS Reguler;
c) tenaga manajemen Sekolah; dan
d) guru.

Beberapa ketentuan prosedur PBJ (Pengadaaan Barang Jasa) Sekolah, antara lain:

  • kepala Sekolah wajib memutuskan spesifikasi teknis utk nilai pengadaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  • penetapan spesifikasi teknis mengacu pada RKAS.
  • Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Reguler melaksanakan pembelian pribadi kepada Penyedia utk PBJ Sekolah dgn nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  • PBJ Sekolah dgn nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga dgn Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan dgn cara:
  • 1) kepala Sekolah mengundang minimal 2 (dua) Pelaku Usaha utk mengajukan penawaran sesuai dgn spesifikasi teknis yg ditetapkan;
  • 2) kepala Sekolah melaksanakan pemilihan dan perundingan dgn calon Penyedia. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha yg mengajukan penawaran, maka kepala Sekolah pribadi melaksanakan negosiasi;
  • 3) kepala Sekolah memutuskan Penyedia. Apabila kepala Sekolah tidak memutuskan Penyedia, maka kepala Sekolah melaksanakan kembali proses pemilihan dan negosiasi; dan
  • 4) kepala Sekolah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) sesudah kepala Sekolah memutuskan Penyedia.
  • PBJ Sekolah dgn nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka PBJ Sekolah dilaksanakan melalui UKPBJ, dgn ketentuan sebagai berikut:
  • 1) kepala Sekolah menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  • 2) kepala Sekolah memutuskan harga perkiraan;
  • 3) kepala Sekolah melalui dinas pendidikan mengajukan surat permohonan kepada UKPBJ terdekat; dan
  • 4) Bendahara BOS Reguler mendapatkan pekerjaan dari UKPBJ.
  • Harus melaksanakan Serah terima PBJ Sekolah sesuai ketentuan.



Untuk lebih jelasnya Silahkan Download Juknis Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Jenjang SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019 Berikut ini




Demikianlah artikel wacana :

Juknis Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Jenjang SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2019



Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/03/permendikbud-nomor-3-tahun-2019-ihwal.html

0 Response to "Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ihwal Juknis Bos Regular"

Posting Komentar