Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel bimbel masuk tpn, Artikel Menpan RB, Artikel News, Artikel simak ui, Artikel ujian nasional, Artikel ujian sbmptn, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian
link : Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian

 wacana Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja Untuk Guru Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan PPPK Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian


Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 wacana Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja Untuk Guru, Dosen, tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian




Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memperlihatkan warta mengenai Peraturan dari Kemenpan nomor 2 tahun 2019 wacana Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja Untuk Guru, Dosen, tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.


bahwa utk mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, khususnya pada sektor pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ketahanan pangan, diharapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yg berkualitas dan profesional dgn jumlah yg sempurna di lingkungan pemerintah;

Untuk mengisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam aksara a, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wacana Pengadaan Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja utk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;

Berdasarkan pasal 2 Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian, dinyatakan bahwa Ruang lingkup pengadaan PPPK dalam Peraturan menteri ini meliputi:

  • TH Eks K-II;
  • dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru; dan
  • penyuluh pertanian menurut surat keputusan menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/direktur jenderal/kepala dinas pertanian provinsi dan/atau nota kesepahaman/MoU antara kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dgn pemerintah daerah.



Pada Pasal 3 Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan PPPK Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian, ditegaskan bahwa “TH Eks K-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara a terdiri atas:

  • guru yg masih aktif mengajar;
  • dosen yg masih aktif bertugas di Instansi Pemerintah;
  • tenaga kesehatan yg masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan Instansi Pemerintah; dan
  • penyuluh pertanian yg masih aktif bertugas.”


Tenaga kesehatan dijelaskan dalam Pasal 4 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian, bahwa Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aksara c, meliputi:

  • dokter umum/spesialis;
  • dokter gigi/spesialis;
  • bidan;
  • perawat;
  • perawat gigi;
  • apoteker;
  • asisten apoteker;
  • pranata laboratorium kesehatan;
  • teknik elektromedis;
  • perekam medis;
  • fisioterapis;
  • radiografer;
  • sanitarian;
  • nutrisionis;
  • epidemiolog kesehatan;
  • entomolog kesehatan;
  • refraksionis optisien;
  • administrator kesehatan;
  • penyuluh kesehatan masyarakat;
  • analis kesehatan; dan
  • penguji kesehatan dan keselamatan kerja (tenaga kesehatan lingkungan kerja).


Berdasarkan Pasal 7 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019 dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 8 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 ditegaskan bahwa :

  1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 dilakukan secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana dan dikoordinasikan oleh Menteri.
  2. Anggaran Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Badan Kepegawaian Negara dan/atau kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.


Berdasarkan Pasal 9 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

  1. Setiap Instansi Pusat dan Instansi Daerah membentuk panitia/tim pelaksana seleksi calon PPPK Tahun 2019.
  2. Pembentukan panitia/tim seleksi calon PPPK Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta disampaikan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  3. Panitia/tim seleksi bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi di masing-masing instansi.


Persyaratan Pendaftaran PPPK (P3K) Tahun 2019, dalam Pasal 12 ayat (1) Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Calon pelamar PPPK utk Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia;
  • berusia sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • berpendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) utk jabatan fungsional guru;
  • berpendidikan paling rendah S-2 (Strata-dua) utk jabatan fungsional dosen;
  • berpendidikan paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) utk jabatan tenaga kesehatan;
  • berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah kejuruan jurusan pertanian atau sederajat utk jabatan tenaga penyuluh pertanian;
  • berpendidikan paling rendah sesuai dgn kualifikasi pendidikan jabatan fungsional yg akan diduduki utk tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru; dan
  • memenuhi persyaratan masing-masing jabatan fungsional sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selain persyaratan tersebut calon pelamar PPPK harus memenuhi persyaratan umum sesuai dgn Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen PPPK. Serta Calon pelamar hanya sanggup mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan utk 1 (satu) jabatan.

Cara Pendaftaran, dijelaskan dalam Pasal 13 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 bahwa :

  1. Pendaftaran penerima seleksi calon PPPK Tahun 2019 dilakukan secara daring.
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal (https://sscasn.bkn.go.id) atau portal lainnya yg ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
  3. Instansi Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara wajib memastikan bahwa identitas pendaftar sama dgn identitas yg terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara.


Penjelasan terkait Seleksi PPPK tahun 2019 dijelaskan secara lengkap dalam pasal 14 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 14 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

  1. Panita pelaksana seleksi instansi melakukan verifikasi secara cermat dan teliti terkait kelengkapan persyaratan manajemen /dokumen pelamar.
  2. Pelamar sanggup mengikuti seleksi kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi manajemen oleh panitia pelaksana seleksi instansi sesuai dgn persyaratan yg ditentukan.


Berdasarkan Pasal 15 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :
1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri atas:
a) Kompetensi Manajerial;
b) Kompetensi Sosio Kultural; dan
c. Kompetensi Teknis.

2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi nilai ambang batas.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai ambang batas diatur dgn Peraturan Menteri.

Berdasarkan Pasal 16 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

  1. Pelamar yg memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diikutsertakan wawancara.
  2. Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan utk menilai integritas dan moralitas sebagai materi penetapan hasil seleksi.
  3. Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis komputer.


Berdasarkan Pasal 17 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

  1. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 memakai sistem CAT.
  2. Sistem CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara.


Berdasarkan Pasal 18 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

  1. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 disampaikan oleh panitia seleksi instansi kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  2. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dgn hasil seleksi yg ditampilkan pada layar monitor peserta.
  3. Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  4. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana Panselnas menyediakan warta hasil seleksi.


Berdasarkan Pasal 19 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pelamar yg dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Tahun 2019 secara terbuka, menurut penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Berdasarkan Pasal 20 Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sesudah pelaksanaan seleksi.

Untuk lebih jelasnya Silahkan Download Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan PPPK Berikut ini




Demikianlah artikel wacana :

Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 wacana Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja Untuk Guru, Dosen, tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian



Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/03/permenpan-rb-nomor-2-tahun-2019-ihwal.html

0 Response to "Permenpan Rb Nomor 2 Tahun 2019 Ihwal Pengadaan Pppk Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian"

Posting Komentar