Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel bimbel masuk tpn, Artikel News, Artikel PPPK, Artikel simak ui, Artikel Surat Edaran, Artikel ujian nasional, Artikel ujian sbmptn, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019
link : Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019

 Tentang Pelaksanaan dan Pengadaan PPPK Tahun  Surat Edaran Menpan RB Tentang Pelaksanaan dan Pengadaan PPPK Tahun 2019


Surat Edaran Menpan RB Nomor B/372/FP3K/M.SM.01.00/2019 Tentang Pelaksanaan dan Pengadaan PPPK Tahun 2019




Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin menawarkan informasi mengenai Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) nomor : B/372/FP3K/M.SM.01.00/2019 Tentang Pelaksanaan dan Pengadaan PPPK Tahun 2019.

Berikut isi surat Edaran Menpan RB wacana Pelaksanaan dan Pengadaan PPPK Tahun 2019 :

Dengan telah ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 wacana Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:

01. Pegawai Aparatur Sipll Negara (ASN) ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yg diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserah/tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi kiprah negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang­undangan.

Dengan demikan, baik PNS maupun PPPK sama-sama merupakan pegawai pemerintah. Dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dgn penyusunan kebutuhan PNS. Selanjutnya dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa :

  • Gaji dibebankan pada APBN utk PPPK di instansi Pusat dan APBD utk PPPK di instansi Daerah, dan
  • Selain honor sebagaimana dimaksud pada abjad a. PPPK sanggup mendapatkan dukungan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.



02. Kebutuhan ASN yg mendesak yg menjadi prioritas Pemerintah ialah utk pemenuhan Guru, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian yg kebijakannya sudah diberlakukan semenjak pengadaan CPNS tahun 2018 dibuka utk pelamar umum yg berusia dibawah 35 tahun.

Di satu sisi pada jabatan-jabatan prioritas tersebut, ketika ini sudah banyak tenaga non PNS yg telah bekerja di bidang tersebut dan telah berusia diatas 35 tahun. Tenaga Non PNS tersebut sebagian besar bekerja di Pemerintah Daerah.

03. Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018, memungkinkan utk dilakukannya perekrutan ASN melalui denah PPPK dan diperlukan sanggup menjadi solusi terhadap tenaga Non PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 utk sanggup mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK bagi mereka yg dinyatakan lulus seleksi.

Peraturan Pemerintah dimaksud sudah disosialisasikan pada tanggal 23 Januari 2019 di Batam yg dihadlri oleh +/- 530 (lima ratus t1ga puluh) PPK kawasan yg sebagian besar diwakili oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

04. Dalam tahun 2019, akan dilakukan rekrutmen ASN (CPNS dan PPPK) yg diawali tahapI perekrutanPPPK utk jabatan-jabatan Guru, TenagaKesehatan, dan Penyuluh Pertanian dari Tenaga Honorer Eks Kategon II (TH Eks K-II) yg ada dalam database BKN dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Sistem seleksi memakai CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun persyaratan utk rekrutmen PPPK Tahap I dimaksud, antara lain:

  • Untuk jabatan Guru di lingkungan Pemda memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar hingga ketika ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id);
  • Untuk Tenaga Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan memiliki STR yg masih berlaku (bukan STR internship) kecuali utk Epidemiolog, Entomolog, Adminisuator Kesehatan, dan Pranata kecuali utk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan
  • Untuk Penyuluh Pertanian memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah kejuruan bidang
    Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.



05. Setelah dilakukan pemetaan terhadap data TH Eks K-II merujuk pada persyaratan tersebut angka 4, TH Eks K-II yg sanggup mendaftar di instansi Saudara ialah sejumlah 422 orang terdiri dari:

  • Guru sejumlah 391 orang;
  • Tenaga Kesehatan sejumlah 1 orang; dan
  • Penyuluh Pertanian sejumlah 30 orang, terdiri dari:
  • a) Penyuluh Pertanian berasal dari TH Eks K-II se]umlah 0 orang; dan
  • b) Penyuluh Pertanian menurut SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Penanian dgn Pemda sejumlah 30 orang.



6.Untuk instansi Daerah Pemekaran baik instansi induk maupun instansi baru, biar menginformasikan kepada calon penerima PPPK sebelum melaksanakan registrasi utk melihat status data instansi kerjanya melalui aplikasi pada laman https://sscasn-helpdesk.bkn.go.id dan melaksanakan updating/perbaikan instansi kerja ketika ini dan admin SSCASN instansi gres wajib melaksanakan verifikasi.

Sehubungan dgn hal tersebut diatas, kami harapkan masing-masing PPK mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Menyiapkan anggaran (gaji dan dukungan terhadap penerima yg lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dgn prosedur pengaturan penganggaran menurut Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku;
  2. Menyusun jenis jabatan dan unit kerja yg akan diduduki oleh PPPK sesuai dgn peta jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  3. Membentuk Panitia Pelaksana instansi yg antara lain bertugas memilih lokasi/tempat pelaksanaan seleksi dibawah koordinasi dinas yg menangani bidang pendidikan;
  4. Bagi instansi kawasan pemekaran yg data TH Eks K-II masih terdaftar/tergabung di Kabupaten/Kota induk, termasuk Guru SMA/K yg beralih menjadi kewenangan Provinsi, biar Provinsi segera berkoordinasi dgn Pemerintah Kabupaten/Kota yg bersangkutan. Bagi Kabupaten/Kota pemekaran yg data TH Eks K-II masih di Kabupaten/Kota induk, utk segera pula berkoordinasi dgn Kabupaten/Kota induk yg bersangkutan;
  5. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yg tidak memberikan proposal kebutuhan kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I;
  6. Terlampir jadwal persiapan, pelaksanaan seleksi dan pengangkatan sebagai PPPK dalam pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.



Untuk lebih jelasnya Silahkan Download pada link yg sudah kami siapkan Berikut ini




Demikianlah artikel wacana :

surat Edaran Menpan RB wacana Pelaksanaan dan Pengadaan PPPK Tahun 2019



Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019 dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2007/03/surat-edaran-menpan-rb-ihwal.html

0 Response to "Surat Edaran Menpan Rb Ihwal Pelaksanaan Dan Pengadaan Pppk Tahun 2019"

Posting Komentar