Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel FGI, Artikel Guru, Artikel Kisi Kisi, Artikel soal ujian nasional, Artikel ujian sbmptn, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017
link : Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017

JUKNIS TPG GURU KEMENAG 2017

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2017 bagi Guru Madrasah di lingkungan Kemenag akibatnya dirilis.  Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2017 ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7394 Tahun 2016 perihal Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Ini tentunya akan menjadi teladan bagi pemangku kepentingan dalam menghitung dan mentapkan beban guru madrasah yg telah lulus sertifikasi sehingga dukungan profesinya sanggup dibayarkan.




Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7394 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 bahwasanya sudah ditanda tangai semenjak 30 Desember 2016 silam. Tetapi gres dipublikasikan pada bulan April ini.

Berdasarkan Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2017, Kriteria guru madrasah akseptor dukungan profesi sebagai berikut:
1. Guru yg mengajar pada satuan manajemen pangkal binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yg melakukan kiprah kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yg masih gol II namun sudah lulus S1-1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yg diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016.
4. Memiliki akta pendidik yg telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yg diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah ditetapkan melalui surat penetapan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Setiap guru hanya mempunyai satu NRG walaupun guru yg bersangkutan mempunyai satu atau lebih akta pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yg diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dgn kewenangannya.
6. Bertugas pada satuan pendidikan yg mempunyai izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru. Rasio peserta didik terhadap guru yaitu 15 : 1 utk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 utk jenjang MAK. Rasio dihitung menurut jumlah rata-rata peserta didik dari seluruh kelas/rombongan mencar ilmu yg diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud sanggup diberikan keringanan jikalau guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):
a. Terletak di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
b. Terletak di kawasan yg secara geografis dan/atau demografis menjadikan jumlah penduduknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yg diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c. Madrasah yg menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yg sejenis).
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka, kiprah perhiasan dan melakukan pembinaan kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, dilaksanakan di satuan manajemen pangkalnya (satminkal).
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan menurut kurikulum yg berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 yaitu yg terdaftar pada Kementerian Agama).
9. Beban kerja guru yaitu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad utk mata pedoman yg diampu yg sesuai dgn akta pendidik yg dimilikinya. Kesesuaian mata pedoman akta pendidik sesuai dgn tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan dgn ketentuan sebagai berikut:
a. Mendapat kiprah perhiasan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per ahad di satminkal yg sesuai dgn akta pendidik yg dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yg bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau Pembimbing TIK (K-13).
b. Guru berstatus PNS DPK yg diberi kiprah perhiasan sebagai kepala madrasah swasta ditetapkan melalui keputusan ketua/pimpinan penyelenggara pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per ahad di satminkal yg sesuai dgn akta pendidik yg dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik di satminkal bagi kepala satuan pendidikan yg bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau Pembimbing TIK (K-13).
c. Kepala satuan pendidikan dihentikan memangku kiprah perhiasan yg lain dan kegiatan ko kurikuler maupun ekstra kurikuler.
d. Mendapat kiprah perhiasan sebagai wakil kepala satuan pendidikan pada MTs dan MA/MAK atau koordinator bidang pendidikan madrasah pada MI, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per ahad di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya bagi wakil kepala satuan pendidikan yg bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK. Jumlah wakil kepala satuan pendidikan sesuai dgn persyaratan sebagai berikut.
1) utk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada satuan pendidikan jenjang MI ditentukan menurut jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban kiprah jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran dukungan profesi jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut: a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator satuan pendidikan. b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator satuan pendidikan. c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator satuan pendidikan. d) ≥19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator satuan pendidikan. Koordinator bidang pendidikan madrasah meliputi: kurikulum, kesiswaan, kekerabatan masyarakat, dan sarana dan prasarana.
2) utk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang MTs ditentukan menurut jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban kiprah jenis wakil kepala madrasah mterkait pembayaran dukungan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan diatur sebagai berikut: a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan. b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan. c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan. d) ≥9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.
3) utk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang MA/MAK ditentukan menurut jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban kiprah jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran dukungan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan diatur sebagai berikut: a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan. b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan. c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan. d) ≥9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.
e. Mendapat kiprah perhiasan sebagai wali kelas di satminkal paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per minggu.
f. Mendapat kiprah perhiasan sebagai guru piket di satminkal paling sedikit 23 (dua puluh tiga) jam tatap muka per minggu.
g. Mendapat kiprah perhiasan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, pembina asrama (khusus madrasah berasrama) pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, ketua kegiatan keahlian/program studi pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, pembimbing khusus (khusus madrasah pada jenjang MI/MTs/MA/MAK yg menyelenggarakan pendidikan inklusi/terpadu), kepala bengkel pada jenjang MA/MAK, kepala unit produksi dan sejenisnya pada jenjang MA/MAK, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Beberapa ketentuan yg harus diperhatikan dalam memperlihatkan kiprah perhiasan bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
1) Kepala satuan pendidikan (madrasah negeri) memperlihatkan kiprah perhiasan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) menurut keputusan kepala madrasah negeri dgn mempertimbangkan akta kompetensi yg dimiliki. Sertifikat kompetensi dimaksud sanggup dari Balai Diklat, Perguruan Tinggi atau forum lain yg mempunyai kegiatan perpustakaan atau laboratorium.
2) Kepala satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat memperlihatkan kiprah perhiasan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru menurut keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dgn mempertimbangkan akta kompetensi yg dimiliki.
3) Kepala satuan pendidikan sanggup mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, dgn kondisi sebagai berikut:
a) Jenjang MTs sanggup mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yg membawahi semua pengelola laboratorium.
b) Jenjang MA/MAK sanggup mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah kegiatan peminatan atau kegiatan keahlian yg ada di satuan pendidikan tersebut.
h. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK pada madrasah yg melakukan Kurikulum K-13 mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dgn mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya.
i. Bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau mengajar pada kegiatan kelompok mencar ilmu Paket A/’ula, Paket B/wushtha, dan/atau Paket C pada madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dgn akta pendidik yg dimiliki dgn ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai akta pendidik yg dilaksanakan pada satminkalnya.
j. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yg menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus sanggup berasal dari SLB atau guru PNS yg ada di madrasah inklusi yg sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
k. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di kawasan khusus yg daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 perihal Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 (Dispensasi 2).
l. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran sebab kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau mempunyai potensi kecerdasan dan talenta istimewa (Dispensasi 3).
m.Bertugas sebagai guru yg diperlukan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah: 1) Guru yg bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri; 2) Guru yg ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
n. Bagi guru produktif yg berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas kawasan utk mengajarkan praktik sanggup dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dgn keahlian yg dibutuhkan. Bagi guru produktif yg berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas kawasan dibuktikan dgn surat keputusan dari Kementerian menurut proposal Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
11. Belum usia pensiun.
12. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja (PK) Guru dgn sebutan “baik” pada tahun sebelumnya.
13. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah pada madrasah.
14. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan Kementerian Agama.
15. Tidak merangkap jabatan di forum eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
16. Untuk jenjang RA, satu rombongan mencar ilmu sanggup diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
17. Tunjangan profesi sanggup dibayarkan bagi:
a) Guru yg sakit lebih dari 2 (dua) hari hingga dgn 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dgn dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
b) Guru yg melakukan cuti bersalin (utk anak pertama hingga anak ketiga).
c) Guru yg mengikuti kiprah kependidikan yg linier dgn kiprah keprofesian pendidiknya menyerupai seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya. Bagi guru PNS wajib melampirkan surat kiprah dari atasan langsung, sedangkan guru Bukan PNS wajib melampirkan surat kiprah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
d) Guru yg melakukan kiprah kedinasan sebagai petugas haji yg dibuktikan dgn surat resmi dari atasan pribadi dan/atau pejabat terkait.
e) Guru yg melakukan studi perkuliahan (izin belajar) memakai biaya berdikari dgn tetap melakukan kiprah keprofesiannya sebagai guru.
18. Tunjangan profesi tidak sanggup dibayarkan bagi:
a) Guru yg sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 – 5 April 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajar kembali, maka bulan Februari dan April dukungan profesinya tetap dibayarkan, sedangkan dukungan profesinya di bulan Maret tidak sanggup dibayarkan.
b) Guru yg melakukan cuti bersalin (utk anak ke empat dan seterusnya).
c) Guru yg melakukan cuti di luar tanggungan negara.
d) Guru melakukan ibadah haji dan/atau umroh dgn biaya sendiri.
e) Guru yg melakukan studi perkuliahan (tugas belajar) memakai biaya dari pemerintah/pemerintah daerah/sponsor.
20. Dalam hal guru izin tidak melakukan kiprah mengajar, dukungan profesinya tetap sanggup dibayarkan selama masih sanggup memenuhi beban kerja minimal 24 JTM per ahad yg diganti pada hari lain di bulan yg sama dgn dibuktikan surat keterangan dari Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta. Surat keterangan dari Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
21. Masa kerja guru yg diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bagi guru yg sudah mempunyai akta pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka dukungan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari honor pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulai tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
23. Bagi pengawas pada madrasah, berhak mendapat dukungan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
a) Memenuhi jumlah minimal satuan pendidikan binaan, yaitu 10 (sepuluh) satuan pendidikan utk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) satuan pendidikan jenjang MTs, MA, dan MAK.
b) Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya utk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaanya utk jenjang MTs/MA/MAK.
c) Pengawas sekolah pada madrasah yg bertugas di kawasan khusus:
1) Memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 5 (lima) satuan pendidikan.
2) Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya. d) Guru pada satminkal madrasah yg menjadi binaan pengawas madrasah yaitu guru yg aktif dan mempunyai jam mengajar di satuan pendidikan Kementerian Agama (masih aktif mengajar sesuai dgn peraturan perundang — undangan).
24. Bagi Satuan Pendidikan yg memakai Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per ahad secara keseluruhan.
25. Beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yg memakai Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:
a) Guru kelas/guru mata pedoman yg melakukan kiprah perhiasan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai penggalan dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pedoman per minggu. Jumlah guru yg diberi kiprah perhiasan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan yaitu sebagai berikut: 1) Jumlah rombel 1 — 6 sebanyak 1 pembina pramuka; 2) Jumlah rombel 7 —12 sebanyak 2 pembina pramuka; 3) Jumlah rombel 13 — 18 sebanyak 3 pembina pramuka; 4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
b) Bagi guru MA dan MAK yg satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum 2013, mempunyai akta pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pedoman langka, sebab guru tidak sanggup diberi kiprah pada satuan pendidikan lain utk mengajar sesuai dgn akta pendidiknya dgn alasan kesulitan saluran dibandingkan dgn jarak dan waktu tempuh.
c) Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
1) Guru MTs yg bersertifikat keterampilan dan IPA sanggup mengampu mata pedoman prakarya di MTs.
2) Guru paket kejuruan MAK sanggup mengampu mata pedoman prakarya di MTs atau mata pedoman prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dgn KD pada mata pedoman prakarya yg diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi sanggup mengajar mata pedoman prakarya dan kewirausahaan di MA. 4) Guru MAK yg bersertifikat paket kejuruan sanggup mengampu mata pedoman prakarya sesuai dgn KD pada mata pedoman prakarya yg diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK.
5) Guru paket keahlian yg sesuai dgn kegiatan yg dibuka sanggup mengajar mata pedoman pada mata pedoman prakarya dan kewirausahaan di MAK.
6) Guru kewirausahaan di MAK sanggup mengajar prakarya dan kewirausahaan.
7) Guru yg mengajar rumpun mata pedoman IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung menurut kurikulum yg berlaku pada rombongan mencar ilmu yg dibinanya.
d) Satuan Pendidikan yg melakukan kurikulum 2013 dan memutuskan muatan lokal sebagai mata pedoman yg bangun sendiri, sanggup menambah beban mencar ilmu muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yg mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban mencar ilmu muatan lokal ditanggung oleh pejabat yg menetapkan.
e) Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memperlihatkan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yg memakai kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yg dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
f) Bagi Guru pembimbing TIK yg mendapat kiprah perhiasan sebagai kepala madrasah yg melakukan Kurikulum 2013 utk memenuhi 24 jam tatap muka per ahad harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
g) Bagi Guru pembimbing TIK yg mendapat kiprah perhiasan sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Produksi yg melakukan Kurikulum 2013 utk memenuhi 24 jam tatap muka per ahad harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik di satminkalnya.
h) Bagi satuan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah yg memakai Kurikulum 2013 sanggup menambah beban mencar ilmu per ahad sesuai dgn kebutuhan mencar ilmu peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yg dianggap penting di dalam struktur program, namun yg diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi mata pedoman Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
i) Bagi Satuan pendidikan jenjang MTs, MA/MAK yg memakai Kurikulum 2013 sanggup menambah beban mencar ilmu per ahad sesuai dgn kebutuhan mencar ilmu peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yg dianggap penting di dalam struktur program, namun yg diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu. Seluruh kriteria tersebut di atas, dibuktikan melalui dokumen atau pemberkasan diverifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dgn kewenangannya.

JUKNIS TPG KEMENAG 2017


Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017, hasil penilian kinerja guru juga dipersyaratan utk penyaluran atau pencairan TPG guru Madrasah hal ini tertuang dalam ketentuan perihal prosedur yakni sebagai berikut:
1. Direktorat terkait pada Ditjen Pendidikan Islam menerbitkan Surat Penetapan Nomor Registrasi Guru (NRG) dalam bentuk Piagam NRG dalam format S26e atau Piagam NRG secara digital sesuai data NRG yg disampaikan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Agama. 16
2. Guru mempunyai hasil evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Format yg ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru. 3. Hasil evaluasi kinerja guru sumatif menjadi bukti pelaksanaan evaluasi kinerja guru utk pembayaran dukungan profesi tahun berikutnya. Hasil Penilaian kinerja guru yg diakui yaitu hasil evaluasi yg sesuai dgn akta pendidik yg dimilikinya.
4. Tunjangan profesi diberikan kepada guru pada tahun berkenaan dgn hasil evaluasi kinerja guru minimal "baik" pada tahun sebelumnya.
5. Guru yg memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan, SKMT dan SKBKnya yg diterbitkan melalui SIMPATIKA ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tunjangan profesi guru dibayarkan sehabis Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dgn kewenangannya memverifikasi keabsahan data dan hasil PK guru.
6. Bagi guru yg mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) dgn pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yg sama, dan mendapat izin/persetujuan tertulis dari Kepala Madrasah Negeri (bagi GPNS), sedangkan guru bukan PNS dan guru PNS DPK pada madrasah swasta mendapat izin/persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dukungan profesinya tetap dibayarkan.
7. Selama liburan menurut kalender akademik, guru tetap memperoleh dukungan profesi.
8. Bagi guru yg sudah melakukan Verval NRG melalui SIMPATIKA namun belum mendapat persetujuan dari Kanwil dan sudah mempunyai SK Dirjen perihal Penetapan NRG sebelumnya maka sanggup diberikan keringanan kelayakan dgn memperhatikan pemenuhan beban kerja sesuai dgn peraturan yg berlaku (Dispensasi 6


Selengkapnya silahkan Download Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 (KlikDisini)



= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017 dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/01/download-juknis-tpg-guru-kemenag-2017.html

0 Response to "Download Juknis Tpg Guru Kemenag 2017"

Posting Komentar