Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel FGI, Artikel Guru, Artikel Kisi Kisi, Artikel soal ujian nasional, Artikel ujian sbmptn, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk
link : Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk

PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017. (Mohon yg sudah download Draf Juknis BOS 2017 utk mendownload Ulang Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Tahun 2017 Untuk SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK, alasannya yakni ada beberapa perubahan)

Dalam Pasal 2  (1) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS tahun 2017 disebutkan bahwa Petunjuk teknis BOS merupakan pedoman bagi pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS.




Terkait Penyaluran Dana BOS tahun 2017 sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS tahun 2017 Untuk SD SMP Sekolah Menengan Atas dan SMK yakni Penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yg ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan. Adapun BOS utk wilayah yg secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap semester pada waktu yg ditentukan. Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD diatur dgn ketentuan persentase sebagai berikut:

a. Penyaluran tiap triwulan
1) Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun;
2) Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun;
3) Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun;
4) Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.

b. Penyaluran tiap semester
1) Semester I : 60% dari alokasi satu tahun;
2) Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.

Penyaluran dan proporsi BOS dilakukan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan.

Juknis BOS tahun 2017 Untuk SD SMP Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 


Ketentuan Penggunaan BOS di Sekolah Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS tahun 2017 Untuk SD SMP Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan (Ada perbedaan dibandingkan dgn Draf Juknis yg sudah beredar)
1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk gosip kegiatan rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya utk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Penggunaan BOS diprioritaskan utk kegiatan operasional sekolah.
3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yg bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dgn satuan biaya yg ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Bunga bank/jasa giro jawaban adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JUKNIS BOS TAHUN 2017 UNTUK SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas DAN SMK


Larangan Penggunaan Dana BOS Sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS tahun 2017
1. disimpan dgn maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membeli software/perangkat lunak utk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
4. membiayai kegiatan yg tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
5. membayar iuran kegiatan yg diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali utk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yg mengikuti kegiatan tersebut;
6. membayar bonus dan transportasi rutin utk guru;
7. membiayai fasilitas kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; -
8. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik utk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
9. dipakai utk rehabilitasi sedang dan berat; 10. membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yg belum mempunyai prasarana jamban/WC dan kantin sehat;
11. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yg tidak mendukung proses pembelajaran;
12. menanamkan saham;
13. membiayai kegiatan yg telah didanai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah kawasan secara penuh/wajar;
14. membiayai kegiatan yg tidak ada kaitannya dgn operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
15. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait kegiatan BOS/perpajakan kegiatan BOS yg diselenggarakan forum di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komponen Pembiayaan BOS pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB Sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS tahun 2017 utk SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas dan SMK

Ketentuan penggunaan BOS pada SD dan SMP Sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pedoman utk peserta didik dan buku panduan guru sesuai dgn kurikulum yg dipakai oleh sekolah. Buku teks pedoman yg dibeli meliputi pembelian buku teks pedoman baru, mengganti buku yg rusak, dan/atau membeli kekurangan buku supaya tercukupi rasio satu peserta didik satu buku utk tiap mata pedoman atau tema. Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari BOS sebagai berikut:
1) SD
a) Penyelenggara Kurikulum 2013 (K-13)
(1) SD yg sudah melaksanakan K-13, maka buku yg harus dibeli merupakan buku utk setiap tema pada Kelas 1 dan Kelas 4 semester II dan Kelas 2 dan Kelas 5 semester I.
(2) SD yg gres melaksanakan K-13, maka buku yg harus dibeli merupakan buku utk setiap tema pada Kelas 1 dan Kelas 4 semester I.
(3) SD pelaksana K-13 sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), maka khusus Kelas 4 harus membeli buku utk mata pedoman Matematika, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yg telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(4) Buku teks yg harus dibeli sekolah merupakan buku teks pedoman yg telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(5) Buku yg dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini dipakai sebagai buku teks pedoman sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b) Penyelenggara Kurikulum 2006
(1) Buku teks pedoman yg harus dibeli sekolah merupakan buku utk setiap mata pedoman pada semua tingkat kelas. Jumlah buku yg dibeli bertujuan utk mencukupi kekurangan jawaban adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku usang yg rusak.
(2) Buku teks pedoman yg dibeli sekolah merupakan buku teks pedoman yg telah dinilai dan telah ditetapkan HET nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Buku yg dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini dipakai sebagai buku teks pedoman sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Sekolah Menengah Pertama
a) Sekolah Menengah Pertama Penyelenggara K-13
(1) Buku yg harus dibeli sekolah merupakan buku teks pedoman utk setiap mata pedoman pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah peserta didik, dan buku panduan guru utk setiap mata pedoman pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah guru mata ajaran. Untuk kelas 7, jumlah buku yg dibeli bertujuan utk mencukupi kekurangan jawaban adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku usang yg rusak.
(2) Bagi sekolah yg gres melaksanakan K-13 di tahun ini, buku yg harus dibeli merupakan buku teks pedoman utk setiap mata pedoman pada kelas 7 sejumlah peserta didik dan buku panduan guru utk setiap mata pedoman pada kelas 7 sejumlah guru mata ajaran.
(3) Buku yg harus dibeli sekolah merupakan buku teks pedoman yg telah dinilai dan telah ditetapkan HET nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(4) Buku teks pedoman yg dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini dipakai sebagai buku teks pedoman sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b)  SMP Penyelenggara Kurikulum 2006
(1) Buku teks pedoman yg harus dibeli sekolah merupakan buku utk setiap mata pedoman pada semua tingkat kelas. Jumlah buku yg dibeli bertujuan utk mencukupi kekurangan jawaban adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku usang yg rusak.
(2) Buku teks pedoman yg dibeli merupakan buku teks pedoman yg telah dinilai dan telah ditetapkan HET nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Buku teks pedoman yg dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini dipakai sebagai buku teks pedoman sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Membeli buku bacaan, buku pengayaan, dan buku tumpuan utk memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dgn Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yg mengatur perihal Standar Pelayanan Minimal.
c.  Langganan koran dan/atau majalah/publikasi terjadwal yg terkait dgn pendidikan, baik offline maupun online.
d. Pemeliharaan atau pembelian gres buku/koleksi perpustakaan apabila buku/koleksi yg usang sudah tidak sanggup dipakai dan/atau kurang jumlahnya. e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
f. Pengembangan database perpustakaan.
g. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian gres apabila perabot yg usang sudah tidak sanggup dipakai atau jumlahnya kurang.
h. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru a. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik gres (termasuk registrasi ulang peserta didik lama), antara lain:
1) penggandaan formulir pendaftaran;
2) manajemen pendaftaran;
3) publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);
4) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
5) konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.
b. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Membeli/mengganti alat peraga IPA yg diharapkan sekolah utk memenuhi SPM pada SD.
b. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan pada SD.
c. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP.
d. Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan kebijaksanaan pekerti, dan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di sekolah.
e. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
f. Pemantapan persiapan uji.
g. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan ekstrakurikuler yg sesuai dgn kebutuhan sekolah lainnya.
h. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.
i. Pembiayaan lomba yg tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat/ pemerintah daerah, termasuk utk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik/guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba. Keterangan: Untuk pelaksanaan yg sifatnya kegiatan, maka biaya yg sanggup dibayarkan dari BOS meliputi ATK atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, gaji narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau transportasi/konsumsi panitia dan narasumber apabila diharapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Kegiatan penilaian pembelajaran yg sanggup didanai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau uji sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yg sanggup dibayarkan terdiri atas:
a. fotokopi/penggandaan soall;
b. fotokopi laporan pelaksanaan hasil uji utk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
c. biaya transport pengawas uji yg ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yg tidak didanai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah.

5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, materi praktikum, buku induk peserta didik, dan/atau buku inventaris.
b. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan/atau flash disk).
c. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk peralatan dan/atau obat-obatan.
d. Pembelian minuman dan/atau camilan utk kebutuhan sehari-hari di sekolah bagi guru, tenaga kependidikan, petugas administrasi, dan/atau tamu.
e. Pengadaan sparepart alat kantor.
f. Pembelian alat-alat kebersihan dan/atau alat listrik.
g. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat utk keperluan sekolah.
h. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS.
i. Biaya transportasi dalam rangka mengambil BOS di bank/ kantor pos.
j. Transportasi dalam rangka koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Khusus utk SDLB/SMPLB/SLB dalam rangka koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan provinsi.
k. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RKJM dan RKT, kecuali utk pembayaran honor.
l. Biaya utk berbagi dan/atau pemeliharaan laman sekolah dgn domain “sch.id”. m. Pendataan melalui aplikasi Dapodik, dgn ketentuan sebagai berikut:
1) Kegiatan pendataan Dapodik yg sanggup didanai meliputi:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) updating; dan/atau
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi Dapodik, yg meliputi:
(1) data profil sekolah;
(2) data peserta didik;
(3) data sarana dan prasarana; dan
(4) data guru dan tenaga kependidikan.
2) Komponen pembiayaan kegiatan pendataan Dapodik meliputi:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) alat dan/atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) konsumsi dan/atau transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, updating, dan sinkronisasi;
d) sewa internet (warnet) dan/atau biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak sanggup dilakukan di sekolah alasannya yakni permasalahan jaringan internet;
e) gaji petugas pendataan Dapodik. Kebijakan pembayaran gaji utk petugas pendataan di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan pendataan Dapodik diupayakan utk dikerjakan oleh tenaga manajemen berkompeten yg sudah tersedia di sekolah, baik yg merupakan pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya komplemen utk pembayaran gaji bulanan;
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yg berkompeten, sekolah sanggup menugaskan petugas pendataan lepas (outsourcing) yg dibayar sesuai dgn waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
n. Pembelian peralatan/perlengkapan yg menunjang operasional rutin di sekolah, antara lain bel, sound system dan speaker utk upacara, teralis jendela, dan/atau perlengkapan sejenis lainnya.
o. Khusus utk sekolah yg berada pada kawasan terpencil atau belum mempunyai jaringan listrik, sanggup membeli/sewa genset atau jenis lainnya yg lebih cocok contohnya panel surya, termasuk perlengkapan pendukungnya.
p. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat, contohnya pembelian masker.
q. Khusus Sekolah Menengah Pertama yg menjadi induk dari Sekolah Menengah Pertama Terbuka, maka BOS sanggup dipakai juga utk:
1) supervisi oleh kepala sekolah;
2) supervisi oleh wakil kepala Sekolah Menengah Pertama Terbuka;
3) kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh guru pembina yg diubahsuaikan dgn beban mengajarnya;
4) kegiatan pembimbingan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) oleh guru pamong;
5) kegiatan manajemen ketatausahaan oleh petugas tata perjuangan (1 orang);
6) pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri.

Keterangan:
1) penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan BOS utk SMPT/TKB Mandiri yakni Kepala Sekolah Menengah Pertama induk;
2) besaran biaya diubahsuaikan dgn standar biaya umum setempat atau ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Bagi sekolah yg memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yg sama, hanya diperbolehkan memakai BOS utk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.
b. Menghadiri seminar yg terkait pribadi dgn peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya yg sanggup dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau fasilitas apabila seminar diadakan di luar sekolah.
c. Mengadakan workshop/lokakarya utk peningkatan mutu, ibarat dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/ silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik. Biaya yg sanggup dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta workshop/lokakarya yg diadakan di sekolah, dan/atau biaya narasumber dari luar sekolah dgn mengikuti standar biaya umum daerah. BOS dihentikan dipakai utk membiayai kegiatan yg sama yg telah didanai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah.

7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya langganan listrik, air, dan/atau telepon.
b. Pemasangan instalasi gres apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah dan/atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dgn cara pasca bayar atau prabayar, baik dgn fixed modem maupun mobile modem. Termasuk pula utk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus penggunaan internet dgn mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dgn kebutuhan sekolah.

8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, dan/atau perbaikan pintu dan/atau jendela.
b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas utk peserta didik/guru jikalau mebeler yg ada di kelas sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
c. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan/atau jamban/WC) utk menjamin kamar mandi dan/atau jamban/WC peserta didik berfungsi dgn baik.
d. Perbaikan susukan pembuangan dan/atau susukan air hujan.
e. Perbaikan lantai dan/atau perawatan fasilitas sekolah lainnya.

9. Pembayaran Honor
a. Guru honorer (hanya utk memenuhi SPM).
b. Tenaga manajemen (tenaga yg melaksanakan manajemen sekolah termasuk melaksanakan kiprah sebagai petugas pendataan Dapodik), termasuk tenaga manajemen BOS utk SD.
c. Pegawai perpustakaan.
d. Penjaga sekolah.
e. Petugas satpam.
f. Petugas kebersihan.

Keterangan:
a. Batas maksimum penggunaan BOS utk membayar gaji bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yg diselenggarakan oleh pemerintah kawasan sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yg diterima, sementara di sekolah yg diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50% (lima puluh persen) dari total BOS yg diterima;
b. guru mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV;
c. bukan merupakan guru yg gres direkrut sehabis proses pengalihan kewenangan; dan
d. guru gaji pada sekolah yg diselenggarakan oleh pemerintah kawasan sebagaimana dimaksud dalam karakter a wajib mendapat penugasan dari pemerintah kawasan dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal menurut anjuran dari dinas pendidikan provinsi dgn menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yg meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pedoman yg diampu, dan sekolah yg menjadi satuan manajemen pangkalnya.

10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer utk dipakai dalam proses pembelajaran, dimana jumlah maksimal bagi SD 5 unit/tahun dan bagi Sekolah Menengah Pertama 5 unit/tahun. Selain utk membeli, BOS boleh dipakai utk perbaikan dan/atau upgrade komputer desktop/work station milik sekolah.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 unit/tahun. Selain utk membeli, BOS boleh dipakai utk perbaikan printer milik sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 unit/tahun dgn harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain utk membeli, BOS boleh dipakai utk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah.
d. Membeli proyektor maksimal 5 unit/tahun dgn harga tiap unit maksimal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain utk membeli, BOS boleh dipakai utk perbaikan proyektor milik sekolah.

Keterangan:
a. komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yg memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11. Biaya Lainnya
Apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1- 10 telah terpenuhi pembiayaannya dan masih terdapat kelebihan BOS, maka BOS sanggup dipakai utk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat bersama dgn dewan guru dan Komite Sekolah. Pembiayaan yg sanggup didanai antara lain:
a. peralatan pendidikan yg mendukung kurikulum yg diberlakukan oleh Pemerintah Pusat;
b. membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, bagi SD/SDLB yg belum mempunyai prasarana tersebut;
c. mesin ketik utk kebutuhan kantor.

Selengkapnya termasuk Selain Ketentuan Komponen penggunaan BOS utk SD dan SMP, dalam Permendikbud No 8 Tahun 2017 ini juga dijelaskan  Ketentuan Komponen penggunaan BOS pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan selengkapnya silahkan Download Permendikbud No 8 Tahun 2017


Link Download Permendikbud No 8 Tahun 2017 perihal Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Tahun 2017 (KlikDisini)



= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/01/download-permendikbud-nomor-8-tahun.html

0 Response to "Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Perihal Juknis Bos Tahun 2017 Untuk Sd Smp Sma Dan Smk"

Posting Komentar