Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag)

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag)

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag), kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag)
link : Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag)

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag)

 Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah  JUKNIS TPG GURU MADRASAH TAHUN 2019 (KEMENAG)

Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019. Petunjuk atau Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru biasanya menjadi salah satu teladan dalam penyaluran pinjaman profesi atau sertifikasi guru. Lalu apakah sudah terdapat  Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019?  Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 diterbitkan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7263 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2019


Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7263 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 sebetulnya sudah ditanda tangai semenjak 31 Desember 2018. Tetapi gres dipublikasikan pada bulan Januari 2019 ini.

Adapun besaran Tunjangan Profesi Guru menurut Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) Guru PNS diberikan pinjaman sebesar honor pokok per buan. 2) Guru Bukan PNS yg sudah disetarakan (inpassing) diberikan pinjaman sebesar 1 (satu) kali honor pokok per buan diadaptasi dgn memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yg bedaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dgn ketentuan peraturan perundangundangan. 3) Guru Bukan PNS yg belum disetarakan (non inpassing) diberikan pinjaman profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dgn ketentuan peraturan perundangundangan.


 Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah  JUKNIS TPG GURU MADRASAH TAHUN 2019 (KEMENAG)

Berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019, berikut ini Kriteria guru madrasah akseptor pinjaman profesi (TPG):
1. Guru yg mengajar pada satuan manajemen pangka! binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yg melakukan kiprah kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik S1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yg masih golongan II namun sudah lulus S1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yg diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016 perihal Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.
4, Memiliki serbfikat pendidik yg telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yg diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan telah ditampilkan melalui SIMPATIKA melalui format S26e. Setiap guru hanya mempunyai satu NRG walaupun guru yg bersangkutan mempunyai satu atau Iebih akta pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yg diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dgn kewenangannya.
6. Bertugas pada madrasah yg mempunyai izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru ialah 15: 1 utk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 utk jenjang MAK. Rasio dihitung menurut jumlah rata-rata peserta didik dan seluruh kelas/rombongan mencar ilmu yg diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud sanggup diberikan keringanan kalau guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):
a. terletak di tempat 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
b. terletak di tempat yg secara geografis dan/atau demografis menimbulkan jumlah penduduknya dan/atau peserta didiknya sangat minim, yg ditunjukkan melalui surat keterangan yg diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c. madrasah yg menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yg sejenis.
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka, kiprah embel-embel dan melakukan pembinaan kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, dflaksanakan di satminkalnya.
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan menurut kurikulum yg berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 ialah yg terdaftar pada Kementerian Agama).
9. Beban kerja guru ialah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan utk mata anutan yg diampu yg sesuai dgn akta pendidik yg dimilikinya. Kesesualan mata anutan akta pendidik sesuai dgn tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
10. Beban kerja kepala madrasah diekuivalensi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) pekan dan sanggup melakukan kiprah pembelajaran atau pembimbingan utk memenuhi kebutuhan guru madrasah.
11. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada poin 9 sanggup diperoleh dan ekuivalensi beban kerja kiprah embel-embel guru dgn ketentuan sebagai berikut:
a. Mendapat kiprah embel-embel sebagai wakil kepala madrasah pada MTs dan MA/MAK atau koordinator bidang pendidikan madrasah pada MI, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yg bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yg bersertifikat pendidik sebagai guru TIK.
Jumlah wakil kepala madrasah sesuai dgn persyaratan sebagai berikut.
1) Untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada jenjang MI ditentukan menurut jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban kiprah jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran pinjaman profesi jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut:
a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator.
b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator.
c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator.
d) Sama dgn atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator.
Koordinator bidang pendidikan madrasah mehputi: kurikulum, kesiswaan, kekerabatan masyarakat, dan sarana dan prasarana.
2) Untuk jumlah wakil kepala jenjang MTS ditentukan menurut jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban kiprah jenis wakfl kepaa madrasah mterkait pembayaran pinjaman profesi jumlah wakH kepala madrasah diatur sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepaa.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dgn atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
3) Untuk jumlah wakil kepala madrasah jenjang MA/MAK ditentukan menurut jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban kiprah jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran pinjaman profesi jumlah wakil kepala madrasah sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dgn atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
e) Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah diadaptasi dgn Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
b. Mendapat kiprah embel-embel sebagai wali kelas di satminkal mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan.
c. Mendapat kiprah embel-embel sebagai guru piket di satminkal mengajar paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per pekan, Untuk jumlah guru piket ditentukan menurut jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban kiprah jenis guru piket maka terkait pembayaran pinjaman profesi jumlah guru piket diatur sebagai berikut:
1) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari,
2) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari.
3) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari.
4) Sama dgn atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
d. Mendapat kiprah embel-embel sebagai kepala perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala laboratonium pada jenjang MTs/MA/MAK, Ketua aktivitas keahlian/program studi pada jenjang MA/MAK, kepala bengkel pada jenjang MA/MAK mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan.
e. Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan / Penilaian Kinerja Guru, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan, Beberapa ketentuan yg harus diperhatikan dalam memperlihatkan kiprah embel-embel bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
1) Kepala madrasah negeri memperlihatkan kiprah embel-embel sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) menurut keputusan kepala madrasah negeri dgn mempertimbangkan akta kompetensi yg dimiliki, Sertifikat kompetensi dimaksud sanggup dan Balai Dikiat, Perguruan Tinggi atau forum lain yg mempunyai aktivitas perpustakaan atau laboratorium,
2) Kepala madrasah yg diselenggarakan oleh masyarakat memperlihatkan kiprah embel-embel sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdaarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dgn mempertimbangkan akta kompetensi yg dimiliki.
3) Kepala madrasah sanggup mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, dgn kondisi sebagai berikut:
a) Jenjang MTs sanggup mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yg membawahi semua pengeola aboratorium;
b) Jenjang MA/MAK sanggup mengangkat kepala laboratorium  / bengkel sebanyak jumlah aktivitas peminatan atau aktivitas keahlian yg ada di madrasah tersebut,
4) Kepala madrasah sanggup mengangkat Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dgn menerbitkan SK Pembagian Tugas dgn ketentuan sebagai berikut:
a) Dapat mengangkat 1 (satu) orang guru utk masing - masing dgn kiprah embel-embel Pembina Kepramukaan, Pembina EkstrakurikuIer dan/atau Kokurikuler, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organisas Siswa Intra Sekolah (OSIS);
b) Guru dgn kiprah embel-embel Pembna Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuer, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organsasi Sswa Intra Sekolah (OSIS) dihentikan memangku kiprah embel-embel yg lain kecuali kiprah embel-embel sebagai guru piket;
c) Kegiatan ekstrakurikuler yg diakui ialah yg mempunyai susunan aktivitas kegiatan yg merupakan bab dan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah.
f. Khusus madrasah yg melakukan aktivitas asrama, guru dgn kiprah embel-embel sebagai Guru Bmna Asrama dan/atau pembimbing asrama mengajar pahng sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan. Ketentuan jumlah guru yg mendapat kiprah embel-embel sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah negeri memakai rasio peserta didik 1:50, sedangkan Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah yg diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) memakai rasio peserta didik 1:75.
g. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK pada madrasah yg melakukan Kurikulum K-13 pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK, mengampu paling sedikt 150 (seratus ima puluh) peserta didik pada satu atau lebih madrasah, Dalam hal tidak terpenuhi 150 (seratus lima puluh) peserta didik di satu madrasah, maka membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya dan sisanya sebanyak 110 (serratus sepuluh) peserta didik di madrasah non satmmnkalnya.
h. Bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau mengajar pada aktivitas kelompok mencar ilmu Paket A/ula, Paket B/wushtha, dan/atau Paket C pada madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dgn akta pendidik yg dimiliki dgn ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai akta pendidik yg dilaksanakan pada satminkalnya.
i. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada madrasah yg menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jamtatap muka per minggu, guru pembimbing khusus sanggup berasal dan SLB atau guru PNS yg ada di madrasah inklusi yg sudah dHatih menjadi guru pembimbing khusus,
j. Bertugas sebagai guru pada madrasah di tempat khusus yg wilayahnya / desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 perihal Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 — 2019, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 perihal Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentan Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Dispensas 2).
k. Bertugas sebagal guru pada madrasah khusus, di mana peserta didiknya mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran alasannya ialah kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau mempunyai potensi kecerdasan dan talenta istimewa (Dispensasi 3)
I. Bertugas sebagai guru yg diharapkan atas dasar pentimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:
1) Guru yg bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
2) Guru yg ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.
m. Bagi guru produktif yg berkeahlian khusus / berkeahlian langka / mempunyai keterampilan atau budaya khas tempat utk mengajarkan praktik sanggup diakukan oleh guru lebih dan 1 (satu) orang sesuai dgn keahlian yg dibutuhkan, Bagi guru produktif yg berkeahlian khusus / berkeahlian langka / mempunyai keterampilan atau budaya khas tempat dibuktikan dgn surat keputusan dan Kementerian bendasarkan anjuran Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
12. Belum usia pensiun.
13. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinenja Guru (PKG) pada tahun sebelumnya.
14. Tidak beralih status dan guru atau pengawas sekolah pada madrasah,
15, Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama.
16. Tidak merangkap jabatan di forum eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
17, Untuk jenjang RA, satu rombongan mencar ilmu sanggup diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
18. Berdasarkan Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 (pdf), Tunjangan profesi sanggup dibayarkan bagi:
a) Guru yg sakit lebih dari 2 (dua) hari sampal dgn 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dgn dibuktikan surat keterangan sakit dan dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dan rumah sakit,
b) Guru yg melakukan cuti bersalin (utk anak pertama hingga anak ketiga).
c) Guru yg mengikuti kiprah kependidikan yg linier dgn kiprah keprofesian pendidiknya menyerupai seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya dgn melampirkan surat kiprah dan kepala madrasah dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yg diikuti menyerupai surat usul dan/atau sertifikat.
d) Guru yg melakukan kiprah kedinasan sebagai petugas haji yg dibuktikan dgn surat resmi dan atasan pribadi dan/atau pejabat terkait.
e) Guru yg melakukan studi perkuliahan (izin belajar) memakai biaya berdikari dgn tetap melakukan kiprah keprofesiannya sebagai guru.
19. Tunjangan profesi tidak sanggup dibayarkan bagi:
a) Guru yg sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 — 5 Apr11 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajan kembali, maka bulan Februani dan April pinjaman profesi nya tetap dibayarkan, sedangkan pinjaman profesinya di bulan Maret tidak sanggup dibayankan.
b) Guru yg melakukan cuti besar (utk kelahiran anak ke empat dan seterusnya). Jika cuti besar utk pergi haji, pinjaman profesi nya tetap sanggup dibayarkan sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan-undangan.
c) Guru yg melakukan cuti di luar tanggungan negara.
d) Guru melakukan ibadah haji dan/atau umroh dgn biaya sendiri dan tanpa memakai hak cuti (cuti besar).
e) Guru yg melakukan studi perkuliahan (tugas belajar) memakai biaya dan pemerintah/pemerintah daerah/sponsor pada bulan ketujuh semenjak perkuliahan dimulai.
20. Dalam hal guru izin tidak melakukan kiprah mengajar, pinjaman profesinya tetap sanggup dibayarkan selama masih sanggup memenuhi beban kerja minimal 24 JAM per pekan yg diganti pada han lain pada bulan yg sama atau paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dgn dibuktikan surat keterangan dan Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta, Surat keterangan dan Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
21. Masa kerja guru yg diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dgn ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Bagi guru yg sudah mempunyai akta pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka pinjaman profesi nya dibayarkan sebesar 80% dan honor pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulal tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
23. Bagi pengawas sekolah pada madrasah, berhak mendapat pinjaman profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
a. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 10 (sepuluh) madrasah utk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) madrasah jenjang MTs, MA, dan MAK,
b. Pengawas tersebut paling sedikit memveriifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya utk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaanya utkjenjang MTs/MA/MAK.
c. Pengawas sekolah pada madrasah yg bertugas di tempat khusus:
1. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 5 (lima) madrasah,
2. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.
d. Guru pada satminkal madrasah yg menjadi binaan pengawas madrasah adaiah guru yg aktif dan memlilki jam mengajar di madrasah (masih aktif mengajar sesuai dgn peraturan perundang-undangan).
24. Bagi madrasati AL-Azhar Asy-Syarif Indonesia memakai struktur kurikuluni embel-embel selain Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2615 Tahun 2013 perihal Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.
25 Bagi madrasah yg memakai Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per pekan secara keseluruhan.
26. Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019, Beban kerja bagi guru pada madrasah yg memakai Kurikulum 2013 diatur sebagal berikut:
a. Guru kelas/guru mata anutan yg rnelaksanakan kiprah embel-embel sebagai pembina pramuka (minimai telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bab dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam peiajaran per minggu. Jumiah guru yg diberi kiprah embel-embel sebagai pembina pramuka di keglatan ekstra kurikuler wajib di satu madrasah yg merupakan satminkainya ialah sebagai berikut:
1) Jumlah rombel 1 —6 sebanyak 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7—12 sebanyak 2 pembina pramuka;
3) Jurnlah rombel 13—18 sebanyak 3 pemblna pramuka;
4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
b Bagi guru MA dan MAK yg madrasahnya menyeienggarakan kurikulum 2013, memiiiki akta pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata peiajaran langka, alasannya ialah guru tidak sanggup diberi kiprah pada madrasah lain utk rnengajar sesuai dgn akta pendidiknya dgn alasan kesuiltan saluran dibandingkan dgn jarak dan waktu tempuh.
c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
1) Guru MTs yg berserertifikat keterampilan dan IPA sanggup mengampu mata anutan prakarya di MTs,
2) Guru paket kejuruan MAK sanggup mengampu mata anutan prakarya di MTs atau mata anutan prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dgn KD pada mata anutan prakarya yg diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi sanggup mengajar mata anutan prakarya dan kewirausahaan di MA.
4) Guru MAK yg bersertifikat paket kejuruan sanggup mengampu mata anutan prakarya sesuai dgn KD pada mata anutan prakarya yg diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK,
5) Guru paket keahlian yg sesuai dgn aktivitas yg dibuka sanggup mengajar mata anutan pada mata anutan prakarya dan kewirausahaan di MAK.
6) Guru kewirausahaan di MAK sanggup mengajar prakarya dan kewirausahaan,
7) Guru yg mengajar rumpun mata anutan IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung menurut kurikulum yg berlaku pada rombongan mencar ilmu yg dibinanya.
d. Madrasah yg melakukan kurikulum 2013 dan memutuskan muatan lokal sebagai mata anutan yg berdiri sendiri, sanggup menambah beban mencar ilmu muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yg mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk pinjaman profesi sebagai implikasi penambahan beban mencar ilmu muatan lokal ditanggung oleh pejabat yg menetapkan.
e. Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memperlihatkan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih dan satu madrasah, bagi madrasah yg memakai kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yg dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik,
f. Bagi Guru pembimbing TIK yg mendapat kiprah embel-embel sebagai kepala madrasah yg melakukan Kunikulum 2013 utk memenuhi 24 jam tatap muka per ahad harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
g. Bagi Guru pembimbing TIK yg mendapat kiprah embel-embel sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Produksi yg melakukan Kurikulum 2013 utk memenuhi 24 jam tatap muka per ahad harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puuh) peserta didik di satminkalnya.
h, Bagi madrasah jenjang Madrasah Ibtidaiyah yg memakai Kurikuum 2013 sanggup menambah beban mencar ilmu per ahad sesuai dgn kebutuhan beVajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yg dianggap penting di daam struktur program, namun yg diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan hanya terbatas bagi mata anutan Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,
i. Bagi madrasah jenjang MTs, MA/MAK yg memakai Kurikulum 2013 sanggup menambah beban mencar ilmu per ahad sesuai dgn kebutuhan mencar ilmu peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yg dianggap penting di dalam struktur program, namun yg diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan,



Seluruh kriteria tersebut di atas diproses melalui verifikasi dan validasi di SIMPATIKA secara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dgn kewenangannya.


Selengkapnya silahkan Download Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7263 perihal Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2019.




Link download Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 (Disini)

Baca Juga !!!!!
Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 (DISINI)
Juknis BOS Madrasah (MI MTS MA) Tahun 2019 (DISINI)
Juknis BOP RA Tahun 2019 (DISINI)
Juknis BOS Pondok Pesantren (PONPES) Tahun 2019 (DISINI)
Juknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren Tahun 2019 (DISINI)
Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren (Ponpes) Tahun 2019 (DISINI)
Juknis Bantuan Pembangunan Perpustakaan Pondok Pesantren Tahun 2019 (DISINI)
Juknis Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Tahun 2019 (DISINI)
Juknis Bantuan Pembangunan Perpustakaan Pondok Pesantren Tahun 2019 (DISINI)
Juknis Bantuan Pembangunan MCK pada  Pondok Pesantren Tahun 2019 (DISINI)
Juknis Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2019 (DISINI)
Juknis PPDB Madrasah (M MTS MA) Tahun 2019 (DISINI)

Juknis Tukin (Tunjangan Kinerja) Guru PNS Madrasah Tahun 2019 (DISINI)

Demikian info tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 (pdf). Semoga bermanfaat.  


=================================



= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag)

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag) dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/11/juknis-tpg-guru-madrasah-tahun-2019.html

0 Response to "Juknis Tpg Guru Madrasah Tahun 2019 (Kemenag)"

Posting Komentar