Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2
link : Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2

 Sebagai Dasar Hukum Membayar Gaji Perangkat Desa Setara  PERATURAN PEMERINTAH – PP NOMOR 11 TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR HUKUM MEMBAYAR GAJI PERANGKAT DESA SETARA  GAJI POKOK PNS GOLONGAN 2

Sekarang sudah terbit Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Membayar Gaji Perangkat Desa Setara 120% Gaji Pokok PNS Golongan 2. Untuk diketahui pada bulan Maret 2019, Pemrintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20144 Tentang Desa.

Salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah utk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui pembiasaan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Berdasarkan Pasal I Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 ihwal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa diubah yakni Ketentuan Pasal 81dan pasal 100 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 43 Tahun 2014

Isi dari Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 pada initinya utk menjadi dasar aturan membayar (pembayaran) honor perangkat desa minimal setara 100% - 120% honor pokok PNS golongan 2. Hal ini tersirat dari perubahan pasal 81 dan pasal 100 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014

Bunyi Perubahan Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 menurut Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnyadianggarkan dalam APBDesa yg bersumber dari ADD.
2) Bupati/wali kota memutuskan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dgn ketentuan:
a. besaran penghasilan tetap kepata Desa paling sedikit Rp2.426.640,O0 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari honor pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a;
b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari honor pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang Il/a; dan
c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.O22.200,00 (dua juta  dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100%o (seratus per seratus) dari honor pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a.
3) Dalam hal ADD tidak mencukupi utk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sanggup dipenuhi dari sumber 1ain dalam APBDesa selain Dana Desa.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dgn Peraturan Bupati/Wali kota.

Selanjunyta dinyatakan bahwa diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 818 yg berbunyi sebagai berikut:
1.    Pasal 81A yg berbunyi “Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2), diberikan terhitung semenjak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
2.    Pasal 81B yg berbunyi: 1) Dalam hal Desa belum sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A, pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari tahun 2020. 2) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebelum bulan Januari tahun 2020, didasarkan pada peraturan Bupati/Wali kota yg berkaitan dgn penetapan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya yg ditetapkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.

SelanjutnyaKetentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) Belanja Desa yg ditetapkan dalam APBDesa dipakai dgn ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa utk mendanai:
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pelatihan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.
b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa utk mendanai:
1. penghasilan tetap dan tunjarlgan kepala Desa,sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
2. tunjangan  dan  operasional Badan Permusyawaratan Desa.
2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yg bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sanggup dipakai utk pelengkap pertolongan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan pertolongan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb angka 1.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dgn Peraturan Bupati/Wali kota.

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.




Link download Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Membayar Gaji Perangkat Desa Setara  Gaji Pokok PNS Golongan 2 (II) -----DISINI

Demikian gosip ihwal Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Membayar (Pembayaran) Gaji Perangkat Desa Setara Gaji Pokok PNS Golongan 2 (II). Semoga ada manfaatnya, terima kasih.




= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2 dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/11/peraturan-pemerintah-pp-nomor-11-tahun.html

0 Response to "Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 11 Tahun 2019 Sebagai Dasar Aturan Membayar Honor Perangkat Desa Setara Honor Pokok Pns Golongan 2"

Posting Komentar