Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal)

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal)

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal), kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal)
link : Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal)

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal)

dibuat dalam rangka melakukan ketentuan Pasal  PERATURAN PEMERINTAH  (PP) NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SPM (STANDAR  PELAYANAN MINIMAL)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) dibuat dalam rangka melakukan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah.  SPM ini berkaitan dgn Urusan Pemerintahan Wajib yg berkaitan dgn Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan daerah permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.


Berikut beberapa pengertian yg terdapat dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal)
1. Standar Pelayanan Minimal, yg selanjutnya disingkat SPM yakni ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yg merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yg berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik utk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3. Jenis Pelayanan Dasar yakni jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yg berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Mutu Pelayanan Dasar yakni ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis semoga hidup secara layak.
 5. Urusan Pemerintahan Wajib yakni urusan pemerintahan yg wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia yg memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yg dibantu oleh Wapres dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah Otonom, yg selanjutnya disebut Daerah yakni kesatuan masyarakat aturan yg memiliki batas-batas wilayah yg berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Daerah yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan dgn prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemda yakni kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah.
10. Warga Negara Indonesia, yg selanjutnya disebut Warga Negara yakni orang bangsa Indonesia orisinil dan orang bangsa lain yg disahkan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 (1) Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.


Selengkapnya silahkan baca atau download dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor (No) 2 Tahun 2018 Tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal). 




Link Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM (DISINI)

Demikian info tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal). Terima kasih semoga bermanfaat.








DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal)

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal) dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/11/peraturan-pemerintah-pp-nomor-2-tahun.html

0 Response to "Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 2 Tahun 2018 Perihal Spm (Standar Pelayanan Minimal)"

Posting Komentar