Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk
link : Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk

 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja  PERATURAN PEMERINTAH - PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah - PP Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK). Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru bagi yg telah melampaui usia maksimal yg ditetapkan oleh undang-undang utk menjadi PNS dgn hak yg setara dgn PNS.

Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogir, Sabtu  bahwa Peraturan Pemerintah - PP Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK) akan membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi banyak sekali kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yg telah melampaui batas usia pelamar PNS, utk menjadi ASN dgn status PPPK.

Presiden menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah dihentikan lagi dilakukan oleh pemerintah sentra dan daerah, selain itu pemerintah juga harus memastikan supaya denah kebijakan PPPK sanggup diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan utk penyelesaian persoalan tenaga honorer.

Menurut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen PPPK ini yaitu salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yg sangat krusial. Selain utk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung aturan bagi prosedur berbasis merit utk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dgn batas usia pelamar yg lebih fleksibel dibanding CPNS, diantaranya para diaspora dan profesional swasta.

Kebijakan PPPK yg diarahkan utk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dgn batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan. Selain itu, PPPK juga akan mempunyai kewajiban dan hak keuangan yg sama dgn ASN yg berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yg setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang utk memudahkan para bakat terbaik bangsa yg ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.


 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja  PERATURAN PEMERINTAH - PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

Terkait Persyaratan Menjadi Calon PPPK dinyatakan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yg sama utk melamar menjadi PPPK utk JF dgn memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan palingtinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yg akan dilamar sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak pernah dipidana dgn pidana penjara menurut putusan pengadilan yg sudah mempunyai kekuatan aturan tetap sebab melaksanakan tindak pidana dgn pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
c. tidak pernah diberhentikan dgn hormat tidak atas seruan sendiri atau tidak dgn hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dgn hormat sebagai pegawai swasta;
d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
e. mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dgn persyaratan jabatan;
f.  mempunyai kompetensi yg dibuktikan dgn sertifikasi keahlian tertentu yg masih berlaku dari forum profesi yg berwenang utk jabatan yg mempersyaratkan;
g. sehat jasmani  dan rohani sesuai dgn persyaratan jabatan  yg dilamar; dan
h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yg ditetapkan oleh PPK.

 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja  PERATURAN PEMERINTAH - PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK
Persamaan PPPK dgn PNS antara lain terlihat dari sistem Penggajian dan Tunjangan sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 bahwa 1) PPPK diberikan honor dan tunjangan. 2) Gaji dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaaan antara PNS dan PPPK terlihat dari adanya Masa Perjanjian Kerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 bahwa 1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan sanggup diperpanjang sesuai kebutuhan dan menurut evaluasi kinerja. 2) Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi sehabis menerima persetujuan PPK. 3) Perpanjangan Hubungan Keda sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yg berasal dari kalangan Non-PNS menerima persetujuan PPK dan berkoordinasi dgn BKN.4) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  PPK wajib memberikan tembusan surat  keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.5) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi  PPPK yg menduduki JPT utama dan JpT madya tertentu paling usang 5 (lima) tahun. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dgn peraturan Menteri.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja. Berikut salinan PP 49 Tahun 2019 format pdf.





Link Download PP Nomor 49 Tahun 2018 format PDF (Disini)

Demikian warta perihal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja . Semoga bermanfaat. Selamat Hari Guru Nasional, mudah-mudahan sukses utk semua guru di Indonesia.






= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/11/peraturan-pemerintah-pp-nomor-49-tahun.html

0 Response to "Peraturan Pemerintah - Pp Nomor 49 Tahun 2018 Perihal Administrasi Pppk"

Posting Komentar