Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja
link : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja

 diterbitkan utk melakukan salah satu ketentuan Pasal  PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, diterbitkan utk melakukan salah satu ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 perihal Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, dinyatakan bahwa yg dimaksud Penyakit Akibat Kerja ialah penyakit yg disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Sedangkan Jaminan Kecelakaan Keda, yg selanjutnya disingkat JKK ialah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yg diberikan pada ketika akseptor mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yg disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pasal 2 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, dinyatakan bahwa 1) Pekerja yg didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja menurut surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir; 2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling usang 3 (tiga) tahun terhitung semenjak hubungan kerja berakhir; 3) Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis penyakit: a. yg disebabkan pajanan faktor yg timbuldari acara pekerjaan; b. menurut sistem sasaran organ; c. kanker jawaban kerja; dan d. spesifik lainnya; 4) Jenis Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yg merupakan potongan tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 menyatakan bahwa Diagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja menurut surat keterangan dokter sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (l) merupakan diagnosis jenis  Penyakit Akibat Kerja yg dilakukan oleh: a) dokter; atau b) dokter spesialis, yg berkompeten di bidang kesehatan keda.

Pasal 4 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, dinyatakan bahwa 1) Dalam hal terdapat jenis Penyakit Akibat Kerja yg belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) penyakit tersebut harus mempunyai hubungan pribadi dgn pajanan yg dialami pekerja; 2) Penyakit sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus dibuktikan secara ilmiah  dgn memakai metode yg tepat; 3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter atau dokter seorang andal yg berkompeten di bidang kesehatan kerja; 4) Jenis Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l)  ditetapkan dgn Keputusan Presiden.

Pasal 5 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, dinyatakan bahwa 1) Penyakit yg telah didiagnosis sebagai Penyakit Akibat Kerja dilakukan pencatatan dan pelaporan utk kepentingan pendataan secara nasional; 2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi keda, kemudahan pelayanan kesehatan yg memperlihatkan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja, instansi sentra dan instansi tempat yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan instansi sentra dan instansi tempat yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 3) Pencatatan dan pelaporan oleh kemudahan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pada ketika Peraturan Presiden ini mulai berlaku,Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 perihal Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selengakpanya silahkan download dan baca Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja




Link download Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 (DISINI)

Demikian info perihal Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/11/peraturan-presiden-perpres-nomor-7.html

0 Response to "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 Wacana Penyakit Akhir Kerja"

Posting Komentar