Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb
link : Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb

 Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Sisa Dana Bantuan Operasional Seko SE MENDAGRI NOMOR 971-7790 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS  DANA BOS Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan SLB

Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Rekening Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yg Diselenggarakan Oleh Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 971 - 7790 Tahun 2018 perihal Juknis Dana BOS Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan SLB diterbitkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan kawasan yg tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab terkait penggunaan sisa Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) pada rekening Bendahara Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Negeri ygdiselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dgn ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:
1. Pengelolaan Sisa Dana BOS pada rekening Bendahara Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri berpedoman pada:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Pengelolaan Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perihal Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dgn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 perihal Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintahan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dgn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor'13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yg setiap tahunnya ditetapkan, utk tahun 2018 dgn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 beserta perubahannya;
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 perihal Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yg Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut di atas, ditetapkan Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Sisa Dana BOS pada Rekening Bendahara Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yg Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada APBD, yaitu:

A. Penganggaran:
1. Penganggaran sisa Dana BOS pada rekening Bendahara Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dalam APBD menurut sisa Dana BOS yg merupakan bab dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Berdasarkan pagu alokasi sisa Dana BOS yg merupakan bab dari SILPA sebagaimana dimaksud pada angka 1, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS yg menjadi bab dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas yg menyelenggarakan urusan Pendidikan Provinsi yg memuat rencana belanja Dana BOS sesuai isyarat rekening pada APBD.
3. Penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yg ditetapkan oleh Kementerian yg menyelenggarakan urusan Pendldikan.
4. Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri memberikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Kepala SKPD yg menyelenggarakan urusan Pendidikan Provinsi.
5. Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala SKPD yg menyelenggarakan urusan Pendidikan Provinsi menyusun RKA-SKPD, yg memuat rencana belanja Dana BOS yg merupakan rekapitulasi RKAS yg disampaikan oleh Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri.
6. Rencana Belanja Dana BOS pada RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program Dana BOS, Kegiatan Sisa Dana BOS, yg diuraikan ke dalam Jenis Belanja:
a. jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana BOS, dan rincian obyek belanja pegawai Dana BOS;
b. jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa Dana BOS, dan rincian obyek belanja barang dan jasa Dana BOS;
c. jenis belanja modal, yg dirinci ke dalam:
1) obyek belanja modal peralatan dan mesin, rincian obyek belanja modal peralatan dan mesin Dana BOS, dan/atau
2) obyek belanja modal aset tetap lainnya,  rincian obyek belanja modal asset tetap lainnya Dana BOS.
7. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud angka 5, dipergunakan sebagai dasar pembiasaan penganggaran belanja Dana BOS dalam APBD tahun anggaran berkenaan mendahului perubahan APBD dgn cara melaksanakan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) perihal Penjabaran APBD sehabis dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik lndonesia (BPK-RI)  atas Laporan Keuangan Pemda (LKPD) tahun angggaran sebelumnya dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, utk selanjutnya ditampung dalam perda (Perda) perihal  perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
8. Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun{ahun sebelumnya pada Bendahara Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri tidak tercatat pada LKPD tahun-tahun sebelumnya, menambah alokasi Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri tahun anggaran berkenaan, utk selanjutnya dilakukan akreditasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi utk dibelanjakan pada tahun anggaran berkenaan.

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan:
1. Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yg telah ditetapkan dalam Perkada perihal Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada abjad A angka 7, Kepala SKPD yg menyelenggarakan urusan Pendidikan Provinsi menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tata Cara Pencatatan dan Pengesahan serta Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Sisa Dana BOS sebagai berikut:
a. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri mencatat belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya: Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
b. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri memberikan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, dgn melampirkan bukti-bukti belanja yg lengkap dan sah, paling usang pada tanggal 5 bulan berikutnya, utk akreditasi oleh Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.
c. Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada abjad a, Bendahara Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOS masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri setiap semester.
d. Bendahara Dana BOS memberikan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada abjad c kepada Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri, utk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yg menyelenggarakan urusan Pendidikan Provinsi kepada Bendahara pengeluaran SKPD yg menyelenggarakan urusan Pendidikan utk dilakukan rekapitulasi yg selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) utk melaksanakan rekonsiliasi setiap semester paling usang tanggal 10 bulan berikutnya sehabis semester yg bersangkutan berakhir.
e. Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada abjad d dilampiri:
1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPfJM) Sisa Dana BOS dari Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri; dan
2) Rekapitulasi Pembelian Aset tetap dan Aset Lainnya serta Barang Persediaan menurut stock opname.
f.  Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja dari Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada abjad
g, Kepala SKPD yg melaksanakan urusan Pendidikan Provinsi memberikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD dilampiri Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.
g. Berdasarkan SP2B SKPD yg melaksanakan urusan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada abjad f, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Dinas yg melaksanakan urusan Pendidikan Provinsi.
h. Berdasarkan dokumen SPB sebagaimana dimaksud pada abjad g, PPK-SKPD yg menyelenggarakan urusan pendidikan provinsi dan PPKD selaku BUD melaksanakan pencatatan atas belanja Dana BOS Satdikmen Negeri dan satdiksus Negeri, dgn berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pelaporan danPertanggungjawaban:
1. Kepala satdikmen Negeri dan Kepala satdiksus Negeri bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja sisa Dana BOS yg berada pada rekening Bendahara Dana BOS.
2. Berdasarkan SPB Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada abjad B angka 2 butir g, Kepala sKPD yg menyelenggarakan urusan irendidikan  Provinsi menyusun Laporan Realisasi Belanja yg bersumber dari sisa Kas Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi yg akan dikonsolidasikan menjadi LKPD sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mempermudah pengelolaan Sisa Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yg diselenggarakan oleh Provinsi, semoga mempedomani conto format penganggaraan, conto- format pelaksanaan dan penatausahaan serta conto format pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yg merupakan bab tidak terpisahkan  dari Surat Edaran ini.

Demikian utk menjadi perhatian dan dilaksanakan dgn penuh tanggungjawab.

MENTERI DALAM NEGERI
TJAHJO KUMOLO


Tembusan, Yth:
1. Bapak Presiden Republik lndonesia; 
2. Wapres Republik lndonesia; 
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik lndonesia; 
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Jaksa Agung Republik lndonesia;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia;
1 0. Sekretaris Kabinet;
11. Kepala Staf Kepresidenan;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
13. Ketua DPRD Provinsi Seluruh lndonesia.

Selengkapnya silahkan download Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 971 - 7790 Tahun 2018 perihal Juknis  Dana BOS Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan SLB beserta lampirannya yg berisi Contoh format pertanggungjawaban Dana BOS SD SMP

Link Download Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 971 - 7790 Tahun 2018 -----DISINI

Demikian warta perihal Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 perihal Juknis  Dana BOS Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan SLB Semoga ada manfaatnya, terima kasih.




= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/11/se-mendagri-nomor-971-7790-tahun-2018.html

0 Response to "Se Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 Ihwal Juknis Dana Bos Sma Smk Slb"

Posting Komentar