Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel Dapodik, Artikel Pembinaan, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik
link : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik

Dalam rangka utk terus meningkatkan kualitas data Dapodik, telah terbit Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 perihal tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik). Menurut Admin ada tiga hal gres yg diingatkan oleh Dirjendikdasmen yakni: 1) mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yg sudah terakreditasi. 2) Sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mempunyai siswa kurang dari 60 (enam puluh), sanggup dilakukan penggabungan dgn sekolah sederajat terdekat. 3) sekolah terbukti melaksanakan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id) Tim BOS Provinsi/ Kabupaten/ Kota sanggup meminta secara tertulis kepada bank (dgn tembusan ke sekolah) utk menunda pengambilan BOS dan rekening sekolah.


Adapun isi lengkap Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dirjen Dikdsasmen) Nomor 0993/D/PR/2019 perihal Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) tersebut secara garis besar yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka utk terus meningkatkan kualitas data Dapodik SURAT EDARAN DIRJEN DIKDASMEN NOMOR 0993/D/PR/2019 TENTANG TENTANG KUALITAS DAPODIK

Dalam rangka utk terus meningkatkan kualitas data Dapodik SURAT EDARAN DIRJEN DIKDASMEN NOMOR 0993/D/PR/2019 TENTANG TENTANG KUALITAS DAPODIK

1. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota supaya secara aktif memantau progres pengiriman data pokok pendidikan melalui laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres hingga jumlah Sekolah yg melaksanakan sinkronisasi mencapai 100% sebelum batas waktu final pendataan (cut off) BOS. Perlu kami sampaikan bahwa alokasi dana BOS dihitung menurut jumlah penerima didik di tiap Sekolah yg datanya bersumber dan Dapodik;

2. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota melaksanakan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data profil sekolah, rombongan belajar, individu penerima didik, guru dan tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana yg diinputkan ke dalam aplikasi Dapodik. Apabila ditemukan data yg akurasinya diragukan, segera menginstruksikan sekolah utk melaksanakan perbaikan data melalui Dapodik. Jika hasil verifikasi, terdapat sekolah yg sudah tidak beroperasi dan tidak melaksanakan sinkronisasi Dapodik selama 3 semester berturut-turut akan dilakukan abolisi secara otomatis (solfdelete) dari sistem Dapodik;

3. Apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yg sanggup merugikan negara, sekolah, dan/atau penerima didik, oknum yg bersangkutan akan diberikan hukuman oleh aparat/ pejabat yg berwenang. Sanksi akan diberikan dalam banyak sekali bentuk, di antaranya:
a. penerapan hukuman kepegawaian sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan (pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja);
b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yg terbukti disalahgunakan supaya dikembalikan ke Kas Negara;
c. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yg diduga atau terbukti melaksanakan penyimpangan BOS;
d. apabila menurut hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melaksanakan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.Id), Tim BOS Provinsi/ Kabupaten/ Kota sanggup meminta secara tertulis kepada bank (dgn tembusan ke sekolah) utk menunda pengambilan BOS dan rekening sekolah;
e. pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh dukungan pendidikan yg bersumber daii APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/ kabupaten/ kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem utk memperoleh laba pribadi, kelompok, danlatau golongan;
f. hukuman lainnya sesual dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk mendukung peningkatan kualitas data dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota sanggup melaksanakan pelatihan. bimbingan teknis, sosialisasi dan layanan teknis Aplikasi Dapodikdasmen, sekaligus memastikan keberadaan sekolah dalarn keadaan aktif beroperasi;

5. Dalam hal sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mempunyai siswa kurang dan 60 (enam puluh), sanggup dilakukan penggabungan dgn sekolah sederajat terdekat. Sampai dgn dilaksanakannya penggabungan. maka sekolah dimaksud tidak sanggup menenima dana BOS reguler. Hal inii dikecualikan utk (a) Sekolah TerintegrasilSMP Satap dan SDLB/SMPLB/ SMALB/SLB, sekoiah yg berada pada kawasan 3T, (b) Sekolah di kawasan kumuh atau kawasan pinggiran yg penerima didiknya tidak sanggup tertampung di sekolah lain di sekitarnya, atau (c) sekolah yg diselenggarakan oleh masyarakat, yg telah mempunyai izin operasional minimal 3 (tiga) tahun serta membebaskan iuran bagi seluruh penerima didik.

6. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yg sudah terakreditasi.

Link Download Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 (bisa DISINI)

Demikian gosip terkait Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 perihal tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik). Atas perhatian dan kolaborasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.




= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/11/surat-edaran-dirjen-dikdasmen-nomor.html

0 Response to "Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/Pr/2019 Wacana Tentang Kualitas Dapodik"

Posting Komentar