Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018
link : Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018

Kotak kosong menjadi pemenang di beberapa kawasan yg menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 pada 27 Juni lalu. Kemenangan kotak kosong versi hitung cepat atau quick count itu menyebabkan tanda tanya, bagaimana Ketentuan / Aturan dan langkah selanjutnya Jika Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018?

Berikut ini klarifikasi Ketentuan / Aturan dan langkah selanjutnya Jika Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menjelaskan bahwa menurut Pasal 54D ayat  1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ihwal Pilkada.  KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 54C, bila mendapat bunyi lebih dari 50% dari bunyi sah.

“Jika perolehan bunyi pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yg kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya,” terang Bahtiar merujuk Pasal 54D ayat 2, dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/06).

Menurut Kapuspen Kemendagri itu, pemilihan berikutnya akan dilakukan pada tahun berikutnya oleh penyelenggara pemilu nantinya diatur dan dilaksanakan sesuai dgn agenda yg akan dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Bahtiar menyinggung ayat 3, dimana bila pemilihan belum ada pasangan calon terpilih, maka Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur utk tingkat Provinsi, penjabat Bupati utk tingkat Kabupaten dan penjabat Wali Kota utk Kota.

Sedangkan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 ihwal Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 ihwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dgn Satu Pasangan, Bahtiar mengatakan, apabila perolehan bunyi pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan bunyi pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya (sumber: setkab.go.id)

Suara terbanyak, Pemenang Pilkada
Sebagaimana dinyatakan dalam UU, kecuali utk Provinsi DKI Jakarta, Pelaksanaan pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan bunyi ulang terkait dgn perolehan suara. Hanya Provinsi DKI Jakarta yg mempunyai hukum berbeda. Dalam hukum di Pilgub DKI, putaran kedua sanggup terjadi apabila bunyi calon kepala kawasan tidak di atas 50%. Hal tersebut tercantum dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016. Untuk Pilkada selain Provinsi DKI termasuk Pilkada Pilgub dan pemilihan bupati / wali kota, pasangan Calon yg memperoleh bunyi terbanyak pribadi ditetapkan sebagai pemenang.

Ketentuan terkait Penetapan Pemenang Pilkada Bupati atau Wali Kota terdapat pada Pasal 107 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 ihwal Pilkada yg berbunyi: Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yg memperoleh bunyi terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

Sedangkan hukum terkait Pilkada PILGUB tertuang dalam Pasal 109 ayat 1 yg berbunyi: Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yg memperoleh bunyi terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

Jadi yg mendapat bunyi terbanyak, dialah yg menjadi pemenang. Kecuali ditetapkan lain oleh MK



= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018 dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/12/ketentuan-hukum-kalau-kotak-kosong.html

0 Response to "Ketentuan / Hukum Kalau Kotak Kosong Menang Pilkada Serentak 2018"

Posting Komentar