Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018
link : Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018

 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 32 TAHUN 2018

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018.


Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPRD
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 terkait Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPR dinyatakan bahwa:

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil  bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian  Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada tubuh perjuangan milik Negara dan/atau tubuh perjuangan milik daerah, atau tubuh lain yg anggarannya bersumber dari keuangan  negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat atau anggota DPRD.

Pasal 2 ayat (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dgn suratpengunduran diri dan tidak dapatditarik kembali.

Pasal 2 ayat (3)  Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada tubuh perjuangan milik negara dan/atau tubuh perjuangan milik daerah, atau tubuh lain yg anggarannya bersumber dari keuangan negara yg mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sanggup mengajukan pengaktifan kembali.

Pasal Pasal 3 ayat (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota tubuh permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada tubuh perjuangan milik negara dan/atau tubuh perjuangan milik tempat dan /atau tubuh perjuangan milik desa, atau tubuh lain yganggarannya bersurnber dari keuangan negara harusmengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota  DPD.

Pasal Pasal 3 ayat (2) Pengunduran diri dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dgn surat pengunduran diri dan tidak sanggup ditarik kembali.

Pasal Pasal 3 ayat (3)  Perangkat desa, anggota tubuh permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara  Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan padabadan perjuangan milik negara dan /atau tubuh perjuangan milik tempat dan/atau tubuh usahamilik desa, atau tubuh lain yg anggarannya bersumber dari keuangan negara yg mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sanggup mengajukan  pengaktifan kembali.

Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Pejabat negara yg dicalonkan oleh partai politik penerima pemiliahan umum atau adonan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wapres harus mengundurkan diri dari jabatannya,  kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,  walikota, dan wakil walikota.

Pasal 18 ayat (2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawanatau pejabat tubuh perjuangan milik negara atau  badan perjuangan milik tempat harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 18 ayat (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diri dan ayat (2) dinyatakan dgn surat pengunduran dan tidak sanggup ditarik kembali.

Pasal 18 ayat (4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota  Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat tubuh perjuangan milik negara atau tubuh perjuangan milik tempat yg  mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sanggup mengajukan pengaktifan kembali.

Permimaan Izin Dalam Pencaionan Presiden Dan Wakil Presiden
Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 32 Tahun 2018 pada 18 Juli 2018 lalu. PP tersebut mengatur soall tata cara pelaksanaan cuti kampanye bagi para pejabat yg mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD atau menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, hukum mewajibkan kepala tempat izin kepada presiden apabila ingin mencalonkan diri dalam Pilpres. Pasal 29 ayat (1). Pasal itu berbunyi, 'Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yg akan dicalonkan oleh partai politik atau adonan partai politik penerima pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

Ayat (2) Pasal 29 berbunyi, 'Presiden menawarkan izin atas undangan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota dalam waktu paling usang 15 hari sehabis mendapatkan surat undangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29 ayat (4) pun menekankan, 'Surat undangan izin gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau adonan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Tata Cara Pelaksanaan Cuti Kampanye
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, Presiden dan Wapres memiliki hak melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, atau ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum.  “Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud, Presiden dan Wapres harus menjalankan Cuti,” suara Pasal 30 ayat (2) PP ini.

Sementara menteri atau pejabat setingkat menteri, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, sanggup melaksanakan kampanye apabila yg bersangkutan: a. berstatus sebagai anggota partai politik atau; b. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yg sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Adapun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sanggup melaksanakan kampanye apabila yg bersangkutan: a. sebagai calon presiden atau wakil presiden; b. berstatus anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yg sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Saat melaksanakan kampanye, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus menjalankan cuti. Selain itu, PP ini menegaskan, Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum memperhatikan keberlangsungan kiprah penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Cuti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota utk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum diubahsuaikan dgn jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum,” suara Pasal 33 PP ini.

Pengajuan Cuti
Pelaksanaan cuti Presiden dan Wapres yg akan melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, dilaksanakan secara bergantian dgn memperhatikan pelaksanana kiprah dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Jadwal cuti Kampanye Pemilihan Umum yg dilakukan oleh Presiden dan Wapres itu, tegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, disampaikan menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye.

Adapun undangan cuti menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dgn ketentuan: a. menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden melalui menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; b. gubernur dan wakil gubernur kepada menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dgn tembusan kepada presiden; dan c. bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah sentra dgn tembusan kepada menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

“Permintaan cuti sebagaimana dimaksud paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum,” suara 35 ayat (3) PP ini. Ditegaskan dalam PP ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti Kampanye Pemilihan Umum. Sementara hari libur merupakan hari bebas utk melaksanakan cuti Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud.

PP ini juga menyebutkan, dalam hal terdapat kiprah pemerintahan yg mendesak dan harus segera diselesaikan, Presiden sanggup memanggil menteri dan pejabat setingkat menteri yg sedang melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” suara Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018

Selengkapnya silahkan baca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018




Link Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 --- disini

Demikian warta ihwal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018. semoga bermanfaat. Terima kasih.




= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018 dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/12/peraturan-pemerintah-pp-nomor-32-tahun.html

0 Response to "Peraturan Pemerintah Pp Nomor 32 Tahun 2018"

Posting Komentar