Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria
link : Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria

 yg dimaksud Reforma Agraria ialah penataan kembali struktur penguasaan PERATURAN PRESIDEN / PERPRES NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Menurut Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, yg dimaksud Reforma Agraria ialah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yg lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dgn Penataan Akses utk kemakmuran ralryat Indonesia.

Dijelaskan Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dalam bahwa Penataan Aset ialah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka membuat keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan Penataan Akses ialah pemberian kesempatan jalan masuk permodalan maupun dukungan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yg berbasis pada pemanfaatan tanah, yg disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Adapun Tujuan Reforma Agraria berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria ialah utk:
a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka membuat keadilan;
b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
c. membuat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yg berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
d. membuat lapangan kerja utk mengurangi kemiskinan;
e. memperbaiki jalan masuk masyarakat kepada sumber ekonomi;
f.  meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Terkait Penyelenggaraan Reforma Agraria dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018, bahwa Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan: a) perencanaan Reforma Agraria; dan b) pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 antara lain dibahas wacana Objek redistribusi tanah dan Subjek Reforma Agraria. Ini disebabkan Objek redistribusi tanah utk pertanian maupun non pertanian diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria. Untuk redistribusi tanah pertanian, Subjek Reforma Agraria akan mendapatkan tanah utk paling besar 5 (lima) hectare.

Siapa saja yg termasuk dalam Subjek Reforma Agraria? Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018, (1) Subjek Reforma Agraria terdiri atas: a) orang perseorangan; b) kelompok masyarakat dgn Hak Kepemilikan Bersama; atau c)  tubuh hukum.

Adapun yg dimaksud Orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
c.  bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.
d. mempunyai pekerjaan:
1) petani gurem yg mempunyai luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yg menyewa tanah yg luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare utk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
2) petani penggarap yg mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yg bukan miliknya;
3) buruh tani yg mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dgn menerima upah;
4) nelayan kecil yg melaksanakan penangkapan ikan utk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yg tidak memakai kapal penangkap ikan maupun yg memakai kapal penangkap ikan berukuran paling besar 1O (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
5) nelayan tradisional yg melaksanakan penangkapan ikan di perairan yg merupakan hak perikanan tradisional' yg telah dimanfaatkan secara bebuyutan sesuai dgn budaya dan kearifan lokal;
6)  nelayan buruh yg menyediakan tenaganya yg turut serta dalam perjuangan penangkapan ikan;
7) pembudi daya ikan  kecil yg melaksanakan pembudidayaan ikan utk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8) penggarap lahan kebijaksanaan daya yg menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
9)  petambak garam kecil yg melaksanakan perjuangan pergaraman pada lahannya sendiri dgn luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam;
10) penggarap tambak garam yg menyediakantenaganya dalam perjuangan pergaraman;
11)  guru honorer yg belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam ajaran, atau bahkan di bawah honor minimum yg telah ditetapkan secara resmi, yg tidak mempunyai tanah;
12)  pekerja harian lepas yg melaksanakan pekerjaan tertentu yg dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yg tidak mempunyai tanah;
13) buruh yg bekerja dgn mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain, yg tidak mempunyai tanah;
14) pedagang informal yg melaksanakan acara perjuangan perdagangan barang atau jasa, dgn kemampuan modal yg terbatas yg dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak mempunyai tanah;
15) pekerja sektor informal yg bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dgn mendapatkan upah dan/atau imbalan dan tidak mempunyai tanah;
16) pegawai tidak tetap yg diangkat utk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan yg bersifat teknis profesional dan manajemen sesuai dgn kebutuhan dan kemampuan organisasi yg tidak mempunyai tanah;
17) pegawai swasta dgn pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak mempunyai tanah;
18)  Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan lllla yg tidak mempunyai tanah;
19) anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/lnspektur Dua Polisi atau yg setingkat dan tidak mempunyai tanah; atau
20)  pekerjaan lain yg ditetapkan oleh Menteri.

Adapun yg dimakud Kelompok masyarakat dgn Hak Kepemilikan Bersama merupakangabungan dari orang-perseorangan yg membentuk kelompok, berada dalam satu daerah tertentu serta memenuhi persyaratan utk diberikan objek redistribusi tanah.

Sedangkan yg termasuk Badan aturan  berbentuk:
a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yg dibuat oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dgn Hak Kepemilikan Bersama atau
b. tubuh perjuangan milik desa.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria 




Link download Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018---DISINI----

Demikian isu wacana Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Semoga bermanfaat, terima kasih. 




= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/12/peraturan-presiden-perpres-nomor-86.html

0 Response to "Peraturan Presiden / Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Wacana Reforma Agraria"

Posting Komentar