Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa
link : Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, diterbitkan utk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 28 dan  Pasal 32 Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun 2014  perihal Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  perihal Desa.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa:

(1)  Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penataan Desa; dan

b. penataan Desa Adat.

(2) Penataan Desa  dan  penataan Desa  Adat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter a dan karakter b berupa:

a. pembentukan Desa dan Desa Adat;

b. peniadaan Desa dan Desa Adat; dan

c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa:

(1)  Penataan  Desa  ditetapkan  dgn  Perda Kabupaten/Kota.

(2)  Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama Desa/Kelurahan usang dan baru;

b. nomor arahan desa/kelurahan yg lama;

c. jumlah penduduk;

d. luas wilayah;

e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan

f.  peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pasal 4 Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa 1)  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemda Kabupaten/Kota  dapat  melaksanakan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 2)  Penataan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan  hasil  evaluasi  tingkat  perkembangan Pemerintahan  Desa  sesuai  dgn  ketentuan  dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa Penataan Desa oleh  Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota bertujuan:

a. mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan Desa;

b. mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa. 

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Link Dwonload Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 ----DISINI---

Demikian isu perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Semoga ada manfaatnya.

= Baca Juga =

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka

Demikianlah Artikel Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Penataan Desa dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/12/permendagri-nomor-1-tahun-2019-perihal.html

Tweet