Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel Dapodik, Artikel Download, Artikel SBMPTN, Artikel Sertifikasi Guru, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd
link : Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd

 Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun  PERMENDIKBUD NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD

Untuk penyaluran proteksi profesi, proteksi khusus, dan pelengkap penghasilan Guru pegawai negeri sipil kawasan berjalan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat, diharapkan petunjuk teknis. Berkaitan dgn hal tersebut Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Salah satu perbedaan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yg mulai berlaku tahu 2018 dibandingkan Juknis TPG tahun sebelumnya ialah adanya penegasan bahwa GURU PNSD YANG MELAKSANAKAN IBADAH HAJI, TETAP BERHAK UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI APABILA YANG BERSANGKUTAN MELAKSANAKAN IBADAH HAJI UNTUK PERTAMA KALINYA.

Sesuai Pasal 2 Ayat (1) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Petunjuk teknis (Juknis) penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) merupakan pedoman bagi Kementerian dan Pemda dalam memperlihatkan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru PNSD. Selajutnya dinyatakan bahwa yg dimaksud  Guru PNSD meliputi: a) Guru; b) Guru yg diberi kiprah sebagai kepala satuan pendidikan; c) Guru yg menerima kiprah tambahan; dan d) Guru yg diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

Pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 terdapat klarifikasi perihal ketentuan adaptasi honor lantaran ada KGB atau Kenaikan Pangkat. Pada pasal pasal 21 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 dinyatakan bahwa dgn berlakunya Peraturan Menteri ini prosedur perubahan data penyaluran proteksi profesi tahun 2017 mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terjadi perbedaan antara jumlah nominal di SKTP dgn hak yg harus diterima oleh Guru PNSD menurut Surat Keputusan Kepegawaian (SK Kepegawaian) yg terakhir yg disebabkan oleh:
1. kesalahan entry, nominal jumlah uang pada SKTP dibaca sebagaimana nominal yg tertera pada SK Kepegawaian terakhir sesudah Dapodik diperbaiki oleh satuan pendidikan, sehingga nilai hak bayar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) sesuai dgn jumlah nominal terakhir yg ada pada Dapodik; atau
2. adanya kenaikan honor terencana sesudah terbitnya Surat Keputuan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP), Dinas Pendidikan sesuai dgn kewenangannya, sanggup menyesuaikannya melalui aplikasi SIM-Bar, sehingga nilai hak bayar sesuai dgn masa kerja terakhir.

b. penyelesaian kurang bayar Tunjangan Profesi pada tahun 2017 diberikan kesempatan utk menyesuaikan pada SIM-Bar paling lambat simpulan Juni 2018.

Berikut ini isi lampiran Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018
A. Tujuan Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan utk:
1. memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik biar menjadi insan yg beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yg demokratis dan bertanggung jawab;
2. mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD, memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yg bermutu; dan
3. membiayai pelaksanaan acara pengembangan keprofesian berkelanjutan yg mendukung pelaksanaan kiprah sebagai Guru PNSD profesional.

B. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Kriteria Guru PNSD akseptor Tunjangan Profesi menurut lampiran Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Berstatus sebagai Guru PNSD yg mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yg tercatat pada Dapodik, kecuali guru pendidikan agama.
2. Aktif mengajar sebagai guru mata ajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yg sesuai dgn perutkan Sertifikat Pendidik yg dimiliki.
3. Memiliki satu atau lebih akta pendidik.
4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yg diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki nilai hasil evaluasi kinerja paling rendah dgn sebutan “Baik”.
7. Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tidak beralih status dari Guru, Guru yg diberi kiprah sebagai kepala satuan pendidikan, Guru yg menerima kiprah pelengkap atau Guru yg diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bagi Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yg sudah mempunyai akta pendidik, mengajar sesuai dgn akta pendidiknya, memenuhi beban kerja sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi semua kriteria akseptor proteksi profesi, maka proteksi profesinya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
12. Guru PNSD dalam golongan ruang II yg mempunyai akta pendidik yg diangkat dalam jabatan guru yg mengajar sesuai dgn akta pendidiknya, memenuhi beban kerja sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi semua kriteria akseptor proteksi profesi.
13. PNSD dalam golongan ruang II, III, atau IV yg mempunyai akta pendidik, diberi kiprah mengajar pada satuan pendidikan sesuai dgn akta pendidiknya, memenuhi beban kerja sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi semua kriteria akseptor proteksi profesi, maka proteksi profesinya akan dibayarkan sesudah ada perubahan menjadi jabatan fungsional guru menurut Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara

C. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi menurut lampiran Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Sumber Data Data yg dipakai sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) ialah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kekinian.
2. Sebelum Penerbitan SKTP
a. Operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru PNSD dgn benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, golongan/masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS).
b. Guru PNSD wajib memastikan bahwa data yg akan dikirimkan ke dapodik telah diinput dan/atau diperbaiki oleh operator sekolah dgn benar.
c. Data Guru PNSD yg diinput dan/atau diperbaiki oleh operator sekolah sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing Guru PNSD.
d. Guru PNSD dan dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya sanggup mengakses data Guru PNSD secara daring (online) pada isu Guru dan Tenaga Kependidikan (info GTK) yg sanggup diakses melalui website dan aplikasi smartphone.
e. Apabila data yg ditampilkan pada isu GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru PNSD sanggup memperbaiki melalui Dapodik sebelum SKTP Guru PNSD yg bersangkutan terbit.
f. Guru PNSD wajib memperlihatkan bukti cetak/print out isu GTK yg sudah tertulis “status validitas data proteksi profesi VALID” pada cuilan atas laman isu GTK dan telah ditandatanganinya kepada dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya. Guru PNSD memastikan nominal honor pokok terakhir dgn benar.
g. Informasi pada isu GTK telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yg telah disetujui oleh kepala sekolah pada ketika sinkronisasi Dapodik.
h.Guru PNSD dan operator sekolah melaksanakan proses penginputan dan/atau perbaikan data dgn ketentuan sebagai berikut: 1) mulai dari bulan Januari hingga dgn simpulan bulan Februari tahun berkenaan utk pembayaran proteksi profesi semester I; dan 2) mulai dari bulan Juli hingga dgn simpulan bulan Agustus tahun berkenaan utk pembayaran proteksi profesi semester II.
i. Dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya mengusulkan data Guru PNSD yg berhak mendapatkan proteksi profesi melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) apabila:
1) isu GTK Guru PNSD bersangkutan telah valid sebagaimana dimaksud pada aksara f. Dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya memastikan nominal honor pokok terakhir Guru PNSD yg bersangkutan sudah benar.
2) Guru PNSD bersangkutan hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya melaksanakan verifikasi dan validasi data pada simpulan bulan Maret dan simpulan bulan September pada semester tahun berkenaan sebelum SKTP terbit.
Dengan demikian tidak ada lagi pemberkasan yg dilakukan oleh dinas pendidikan selain yg diatur dalam Peraturan Menteri ini terkait dgn penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD.

3. Penerbitan dan Penyampaian SKTP
a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menerbitkan SKTP menurut tawaran dari dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya sesudah dilakukannya proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
b. SKTP diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun dgn ketentuan sebagai berikut.
1) SKTP Tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku utk pembayaran proteksi profesi semester I pada bulan Januari hingga dgn bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; dan
2) Sedangkan SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku utk pembayaran proteksi profesi semester II pada bulan Juli hingga dgn bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan.

c. SKTP yg diterbitkan oleh Kementerian sanggup diunduh oleh dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya melalui aplikasi SIMTun.

4. Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)
a. Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yg dirancang utk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi.
b. Pencatatan kehadiran Guru PNSD dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yg terdapat pada website http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.
c. Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yg sanggup diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.
d. Aplikasi Hadir GTK efektif berlaku pada tahun anutan 2018-2019. e. Dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya sanggup mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

5. Cuti Guru PNSD dalam rangka penyaluran proteksi profesi
a. Guru PNSD yg sakit lebih dari 1 (satu) hari hingga dgn 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dgn ketentuan bahwa PNS yg bersangkutan harus mengajukan undangan secara tertulis kepada pejabat yg berwenang memperlihatkan cuti dgn melampirkan surat keterangan dokter sesuai dgn ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 perihal Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
b. Guru PNSD yg memakai cuti alasan penting paling usang 1 (satu) bulan berhak mendapatkan cuti alasan penting dgn ketentuan bahwa Guru PNSD yg bersangkutan harus mengajukan undangan secara tertulis kepada pejabat yg berwenang memperlihatkan cuti sesuai dgn ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 perihal Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
c. Guru PNSD yg melaksanakan ibadah haji, berhak utk mendapatkan Tunjangan Profesi apabila yg bersangkutan melaksanakan ibadah haji utk pertama kalinya.
Apabila Guru PNSD yg bersangkutan tidak mengajar lebih dari 14 (empat belas) hari lantaran cuti sakit atau lebih dari 1 (satu) bulan lantaran cuti alasan penting menurut isian catatan kehadiran dalam aplikasi Hadir GTK, maka kepada Guru PNSD bersangkutan tidak sanggup dibayarkan proteksi profesinya.
6. Kekurangan bayar akhir Kenaikan Gaji Berkala dan/atau Kenaikan Pangkat/Golongan
a. Apabila terdapat kenaikan honor terencana dan/atau kenaikan pangkat/golongan sesudah terbitnya SKTP pada semester I, maka dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya tetap membayarkan proteksi profesi sesuai SKTP dan selisih kenaikan honor pokok akhir adanya kenaikan honor terencana dan/atau kenaikan pangkat/golongan akan diakomodir pada SKTP semester II pada tahun berkenaan.
b. Apabila terjadi kekurangan bayar akhir kenaikan honor terencana dan/atau kenaikan pangkat/golongan sesudah terbitnya SKTP pada semester II tahun berkenaan, maka SKTP Kurang Bayar akan diterbitkan pada periode semester I tahun berikutnya.
c. SKTP Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada aksara b sanggup dibayarkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) mempunyai SKTP reguler semester II pada tahun sebelumnya; dan
2) mempunyai SKTP Kurang Bayar pada tahun berkenaan yg diterbitkan oleh Ditjen GTK utk membayar kekurangan proteksi profesi pada angka 1) yg didasarkan pada laporan kurang bayar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran Tunjangan (SIM-Bar) yg memperlihatkan kesesuaian penggunaan uang.

7. Pembayaran Tunjangan Profesi Lebih Bayar
a. Apabila Guru PNSD mendapatkan kelebihan pembayaran proteksi profesi pada semester I tahun berkenaan, maka nominal proteksi profesi yg diterima oleh Guru PNSD yg bersangkutan sanggup diubahsuaikan pada semester II dalam tahun berkenaan.
b. Apabila Guru PNSD mendapatkan kelebihan pembayaran proteksi profesi pada semester II tahun berkenaan, maka Guru PNSD yg bersangkutan harus mengembalikan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Mutasi Guru
a. Apabila terjadi perubahan tempat kiprah atau status kepegawaian Guru PNSD antarsatuan pendidikan dan/atau antarjenis pendidikan ke lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota yg berbeda, Guru PNSD yg bersangkutan melaporkan kepada pengelola proteksi profesi dinas pendidikan asal dan wajib memperbaiki Dapodik di tempat kiprah yg baru. Dinas Pendidikan asal menyesuaikan perubahan data pada aplikasi SIM-Tun sesuai dgn wilayah kiprah yg baru. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dgn tempat tugasnya yg baru.
b. Apabila terjadi perubahan tempat kiprah sesudah terbitnya SKTP, maka Guru PNSD wajib menyerahkan hasil cetak (print out) isu GTK yg telah diubah satminkal terbarunya kepada dinas pendidikan terdahulu biar pembayaran proteksi profesi tetap dibayarkan oleh dinas pendidikan ditempat SKTP diterbitkan.

c. Apabila terjadi mutasi Guru PNSD dari satuan pendidikan di lingkungan kementerian lain ke satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka operator sekolah menginput data Guru PNSD yg bersangkutan ke dalam aplikasi Dapodik dan operator dinas pendidikan menambahkan data kelulusan sertifikasi Guru PNSD tersebut ke dalam aplikasi SIM-Tun. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dgn tempat tugasnya yg baru.

9. Pembayaran Tunjangan Profesi
a. Pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota sesuai dgn kewenangannya membayar Tunjangan Profesi Guru PNSD.
b. Setelah terbit SKTP, Pemda provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Profesi, paling usang 7 (tujuh) hari kerja sesudah diterimanya dana Tunjangan Profesi di rekening kas umum kawasan (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Daftar tawaran akseptor Tunjangan Profesi yg merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibentuk dgn memakai data dari SIM-Bar yg disediakan oleh Direktorat Jenderal GTK

10. Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi Pemda sesuai dgn kewenangannya melalui dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya menghentikan pembayaran Tunjangan Profesi kepada Guru PNSD yg sudah terbit SKTPnya apabila Guru PNSD akseptor Tunjangan Profesi:
a. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
b. mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya, dgn ketentuan sebagai berikut:
1) Bagi Guru PNSD yg mempunyai jabatan fungsional guru, maka batas usia pensiunnya ialah 60 tahun;
2) Batas usia pensiun bagi Guru PNSD yg mempunyai jabatan fungsional pengawas sekolah, sesuai dgn ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
c. mengundurkan diri atas undangan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan aturan tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
e. menerima kiprah belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
f. tidak melaksanakan tugas/meninggalkan kiprah mengajar tanpa alasan yg sanggup dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
g. tidak bertugas lagi sebagai Guru yg diberi kiprah sebagai kepala satuan pendidikan, Guru yg menerima kiprah pelengkap atau Guru yg diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

Kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas pendidikan sesuai dgn kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada aksara a hingga dgn aksara g sebelum jatuh tempo pembayaran proteksi profesi.

11. Pemantauan Penyaluran Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Penyaluran Tunjangan Profesi sanggup dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan melalui aplikasi SIM-Bar yg sanggup diakses melalui laman (website) dan aplikasi telepon cerdas (smartphone).

Link Download Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah ---disini--

Demikian isu perihal Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah semoga bermanfaat.





= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/12/permendikbud-nomor-10-tahun-2018.html

0 Response to "Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Perihal Juknis Penyaluran Kontribusi Profesi, Kontribusi Khusus, Dan Suplemen Penghasilan Guru Pnsd"

Posting Komentar