Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru)

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru)

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru), kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru)
link : Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru)

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru)

PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan BARU)





Sampai ketika ini Persyaratan Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru) masih diatur dalam Permendikbud No. 36 Tahun 2014 wacana Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan Permendikbud tersebut Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru) sanggup dilakukan oleh: a) Pemerintah; b) pemerintah daerah; atau c)  masyarakat.





Adapun Persyaratan Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru) sesuai Pasal 4 Permendikbud No. 36 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:


(1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:


a. hasil studi kelayakan;


b. isi pendidikan;


c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;


d. sarana dan prasarana pendidikan;


e. pembiayaan pendidikan;


f. sistem penilaian dan sertifikasi; dan


g. administrasi dan proses pendidikan.





(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:


a. hasil studi kelayakan wacana prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;


b. hasil studi kelayakan wacana prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;


c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dgn penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;


d. data mengenai asumsi jarak satuan pendidikan yg diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;


e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yg ada;. data mengenai asumsi pembiayaan utk kelangsungan pendidikan paling sedikit utk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan


g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dgn dokumen kepemilikan yg sah sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau tubuh penyelenggara;





(3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.





Sesuai dgn Pasal 5 Permendikbud No. 36 Tahun 2014, Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain persyaratan diatas, Persyaratan Pendirian Sekolah Menengah kejuruan baru juga harus memenuhi:


a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yg sesuai dgn kejuruannya;


b. adanya potensi sumber daya wilayah yg memerlukan keahlian kejuruan tertentu;


c. adanya potensi lapangan kerja;


d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan


e. adanya pertolongan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yg dibuktikan dgn dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.





Untuk Pendirian Sekolah Menengah kejuruan pada bidang keahlian tertentu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan - yg ditetapkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yg menyelenggarakan SMK.





Dalam Pasal 7 Permendikbud No. 36 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yg diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) abjad c dilakukan dgn terlebih dahulu membentuk tubuh penyelenggara berbadan hukum. Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.





Persyaratan Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru) sebagaimana disebutkan di atas harus dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPS). RIPS merupakan ajaran dasar pengembangan satuan pendidikan utk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.  RIPS harus memuat:


a. visi dan misi;


b. kurikulum;


c. penerima didik;


d. pendidik dan tenaga kependidikan;


e. sarana dan prasarana;


f. pendanaan;


g. organisasi;


h. administrasi satuan pendidikan; dan


i. tugas serta masyarakat.





PERSYARATAN  MEMPEROLEH IZIN PENDIRIAN SEKOLAH BARU (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan BARU)








Siapa yg memperlihatkan Izin Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru). Sesuai Pasal 9 Permendikbud No. 36 Tahun 2014 dinyatakan Izin Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru)  


 (1) Izin pendirian utk SD, SMP, SMA, dan Sekolah Menengah kejuruan diberikan oleh bupati/walikota.


(2) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan Sekolah Menengah kejuruan menjadi satuan dan/atau agenda pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.


(3) Izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh gubernur.


(4) Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.


(5) Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dgn Lembaga Pendidikan di Indonesia diberikan oleh Menteri.


(6) Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh bupati / walikota.





Bagaimana Tata cara mengajukan Izin Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru). Cara mengajukan Izin Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru) adalah sebagai berikut


(1) Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan Sekolah Menengah kejuruan yg diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut.


a. dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota dgn melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);


b. bupati/walikota atau pejabat yg ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada abjad b berlaku utk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.


(2) Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yg diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sebagai berikut.


a. dinas pendidikan provinsi mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur dgn melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);


b. Gubernur atau pejabat yg ditunjuk, menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan


c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada abjad b berlaku utk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.


(3) Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan Sekolah Menengah kejuruan yg diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.


a. tubuh penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dgn melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);


b. kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menugaskan kepada Tim Penilai utk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;


c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada abjad b merupakan tim yg dibuat oleh kepala dinas kabupaten/kota;


d. kepala dinas kabupaten/kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah mendapatkan usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan wacana izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan


e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada abjad d berlaku utk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.





(4) Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yg diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.


a. tubuh penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur melalui dinas pendidikan provinsi dgn melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);


b. kepala dinas pendidikan provinsi menugaskan kepada Tim Penilai utk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;


c. tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad b merupakan tim yg dibuat oleh kepala dinas provinsi;


d.  kepala dinas propinsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah mendapatkan usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan wacana izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan


e.  izin pendirian sebagaimana dimaksud pada abjad d berlaku utk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.





Khusus Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri, izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, dan izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.







Demikian infomasi Persyaratan Pendirian Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru) terbaru, semoga bermanfaat Bagi Bapak/Ibu yg akan mendirikan Sekolah Baru (SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas SMK  Baru)














= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru)

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru) dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/12/persyaratan-pendirian-sekolah-gres-sd.html

0 Response to "Persyaratan Pendirian Sekolah Gres (Sd Smp Sma Smk Baru)"

Posting Komentar