Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel bimbel masuk ptn, Artikel SBMPTN, Artikel ujian nasional, Artikel unbk, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional
link : Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional

 yg dimaksud Pendidikan yakni perjuangan sadar dan terencana utk mewujudkan suasana belaja UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yg dimaksud Pendidikan yakni perjuangan sadar dan terencana utk mewujudkan suasana berguru dan proses pembelajaran semoga akseptor didik secara aktif berbagi potensi dirinya utk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, watak mulia, serta keterampilan yg diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun yg dimaksud Pendidikan nasional yakni pendidikan yg menurut Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yg berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional yakni keseluruhan komponen pendidikan yg saling terkait secara terpadu utk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional diatur pada pasal 5 hingga dgn pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan Kewajiban Warga Negara diatur dalam Pasal 5  yg dinyatakan bahwa
1) Setiap warga negara mempunyai hak yg sama utk memperoleh pendidikan yg bermutu.
2) Warga negara yg mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3) Warga negara di kawasan terpencil atau kurang pandai serta masyarakat budbahasa yg terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4) Warga negara yg mempunyai potensi kecerdasan dan talenta istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Hak dan Kewajiban Orang Tua dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  bahwa 1) Orang bau tanah berhak berperan serta dalam menentukan satuan pendidikan dan memperoleh isu perihal perkembangan pendidikan anaknya, 2) Orang bau tanah dari anak usia wajib belajar, berkewajiban menunjukkan pendidikan dasar kepada anaknya.

Hak dan Kewajiban Masyarakat diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian agenda pendidikan. Pada Pasal 9 ditegaskan bahwa Masyarakat berkewajiban menunjukkan derma sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemda diatur pada Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  bahwa Pemerintah dan Pemda berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg berlaku. Ditegaskan dalam Pasal 11 bahwa (1) Pemerintah dan Pemda wajib menunjukkan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yg bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan Pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yg berusia tujuh hingga dgn lima belas tahun.

Hak dan kewajiban Peserta Didik diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yg menyatakan bahwa Setiap akseptor didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a) mendapat pendidikan agama sesuai dgn agama yg dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yg seagama; b) mendapat pelayanan pendidikan sesuai dgn bakat, minat, dan kemampuannya; c) mendapat beasiswa bagi yg berprestasi yg orang tuanya tidak bisa membiayai pendidikannya; d) mendapat biaya pendidikan bagi mereka yg orang tuanya tidak bisa membiayai pendidikannya; e) pindah ke agenda pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yg setara; f) menuntaskan agenda pendidikan sesuai dgn kecepatan berguru masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yg ditetapkan. Sedangkan kewajiban akseptor didika adalah: a) menjaga norma-norma pendidikan utk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi akseptor didik yg dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg berlaku.

UU Nomor 20 Tahun 2003


Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yg sanggup saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sanggup diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Terkait Standar Nasional Pendidikan dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yg menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yg harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan dipakai sebagai contoh pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu tubuh standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Berkenaan dgn Pendanaan Pendidikan Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yg menyatakan bahwa  Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan Pemda bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait Akreditasi sekolah  dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Akreditasi dilakukan utk menentukan kelayakan agenda dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap agenda dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau forum sanggup bangkit diatas kaki sendiri yg berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sedangkan Terkait Ujian Nasional  dinyatakan dalam Pasal 57 dan 58 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 57 dinyatakan (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yg berkepentingan. (2) Evaluasi dilakukan terhadap akseptor didik, lembaga, dan agenda pendidikan pada jalur formal dan nonformal utk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 58 dinyatakan bahwa (1) Evaluasi hasil berguru akseptor didik dilakukan oleh pendidik utk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil berguru akseptor didik secara berkesinambungan. (2) Evaluasi akseptor didik, satuan pendidikan, dan agenda pendidikan dilakukan oleh forum sanggup bangkit diatas kaki sendiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik utk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Selengkapnya silahkan download Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ----DISINI----

Demikian isu perihal Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional semoga bermanfaat. Terima kasih.


= Baca Juga =



DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbuka



Demikianlah Artikel Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/12/undang-undang-uu-nomor-20-tahun-2003.html

0 Response to "Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2003 Ihwal Sistem Pendidikan Nasional"

Posting Komentar